Pemerhati Pendidikan dan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema. Zoom
Pemerhati Pendidikan dan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema. Zoom

Pemerhati: Kemendikbud Perlu Bentuk Dewan Etis

Pendidikan Kebijakan pendidikan
Arga sumantri • 26 September 2020 16:18
Jakarta: Pemerhati pendidikan Doni Koesoema menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu memiliki Dewan Etis atau Komisi Etis. Lembaga ini berperan untuk mengawasi kinerja Kemendikbud secara khusus.
 
"Kemendikbud perlu memiliki dewan etis (komisi etis) yang ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk mengangkat masalah etis dalam pertemuan staf," kata Doni dalam webinar yang digelar Institute for Political Ethics Studies (Isnpectus), Sabtu, 26 September 2020.
 
Pendiri Inspectus itu juga menyarankan Kemendikbud menyediakan konsultasi etika dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan begitu, kata dia, evaluasi kebijakan bukan hanya sekadar dana tercairkan atau tidak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Badan Manajemen Talenta Nasional Siap Jalan di 2021
 
"Tapi juga tentang ini kebijakan (Kemendikbud) untuk kepentingan siapa," ujar Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tersebut.
 
Selain itu, Doni juga meminta Kemendikbud menyediakan mekanisme whistle blowing berupa hotline atau konfidensial. Hal ini untuk melihat indikasi-indikasi korupsi di lembaga tersebut. Mekanisme ini juga bisa digunakan untuk melihat ada tidaknya potensi konflik kepentingan dari kebijakan yang diambil Kemendikbud.

Selanjutnya, ia juga merekomendasikan agar mekanisme dan prosedur rekrutmen pejabat dan pegawai secara transparan, objektif, dan akuntabel. Kemendikbud perlu memastikan pengelolaan dimensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi melalui disclosure potensi konflik kepentingan.
 
"Kemudian, evaluasi kinerja pendidikan diarahkan pada identifikasi dimensi etis pengambilan kebijakan," ujarnya.
 
Baca:Nadiem Diminta Tak Terburu-buru Menerapkan Penyederhanaan Kurikulum
 
Kalau perlu, kata Doni, Kemendikbud juga melakukan audit etika. Audit dinilai diperlukan untuk menelisik sejauh mana mekanisme pengambilan kebijakan di Kemendikbud berjalan sesuai koridor.
 
"Misalnya proses Permendikbud itu seperti apa? ada tidak konflik kepentingan? Yang menentukan ini dewan etis tadi," ujarnya.
 
Sederet rekomendasi, kata Doni, bermuara pada rentannya konflik kepentingan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil Kemendikbud. Doni menilai sejumlah kebijakan Kemendikbud beberapa waktu terakhir punya potensi konflik kepentingan.
 
(AGA)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif