Pemerhati Pendidikan dan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema. Zoom
Pemerhati Pendidikan dan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema. Zoom

Pemerhati: Kemendikbud Perlu Bentuk Dewan Etis

Pendidikan Kebijakan pendidikan
Arga sumantri • 26 September 2020 16:18

Selanjutnya, ia juga merekomendasikan agar mekanisme dan prosedur rekrutmen pejabat dan pegawai secara transparan, objektif, dan akuntabel. Kemendikbud perlu memastikan pengelolaan dimensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi melalui disclosure potensi konflik kepentingan.
 
"Kemudian, evaluasi kinerja pendidikan diarahkan pada identifikasi dimensi etis pengambilan kebijakan," ujarnya.
 
Baca:Nadiem Diminta Tak Terburu-buru Menerapkan Penyederhanaan Kurikulum

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kalau perlu, kata Doni, Kemendikbud juga melakukan audit etika. Audit dinilai diperlukan untuk menelisik sejauh mana mekanisme pengambilan kebijakan di Kemendikbud berjalan sesuai koridor.
 
"Misalnya proses Permendikbud itu seperti apa? ada tidak konflik kepentingan? Yang menentukan ini dewan etis tadi," ujarnya.
 
Sederet rekomendasi, kata Doni, bermuara pada rentannya konflik kepentingan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil Kemendikbud. Doni menilai sejumlah kebijakan Kemendikbud beberapa waktu terakhir punya potensi konflik kepentingan.
 
(AGA)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif