NEWSTICKER
Anggota DPR RI komisi X Ledia Hanifa Amaliah. Foto: MI/Rommy Pujianto
Anggota DPR RI komisi X Ledia Hanifa Amaliah. Foto: MI/Rommy Pujianto

Kemendikbud Diminta Buat Standar Sekolah Antiperundungan

Pendidikan Kekerasan di Sekolah
Ilham Pratama Putra • 17 Februari 2020 15:22
Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan standar sekolah antiperundungan. Hal itu mengingat kian masifnya perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
 
"Meminta Kemendikbud mengeluarkan standar sekolah yang tidak akan menyebabkan anak mengalami perundungan secara tersembunyi," kata Ledia kepada Medcom.id di Jakarta, Sabtu 15 Februari 2020.
 
Menurutnya, bentuk sekolah itu harus diatur dan mulai dicermati sistem sekolahnya, karena sekolah yang memberikan kesempatan perundungan seolah menjadi virus pemicu bagi sekolah lain untuk melakukan perundungan yang sama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tak ketinggalan, adanya sosialisasi yang menjadi pakem. Ia juga mewanti-wanti semua pihak termasuk guru agar tak melakukan segala bentuk kekerasan.
 
"Karena pendisiplinan juga kan tidak selalu tentang kekerasan. Tapi bisa dengan sosialisasi dan peringatan agar tak dilakukan," ungkap dia.
 
Dalam hal ini, politisi PKS itu juga mengingatkan pentingnya peran guru Bimbingan Konseling (BK). Tak perlu terlalu jauh memikirkan harus didatangkan psikolog untuk menangani anak di sekolah.
 
"Sekarang kan juga satu kelas sudah lebih kecil harusnya wali kelas juga ikut memperhatikan bagaimana perkembangan siswa," jelasnya.
 
Lebih lanjut, survei asesmen yang bakal diterapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim sebagai pengganti Ujian Nasional juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mencegah kekerasan di sekolah. Sebab asesmen dan survei pendidikan karakter itu juga diklaim dapat mengukur kepribadian siswa.
 
"Biasanya anak yang mengalami perundungan tidak terbuka, justru menyembunyikan. Atau dipanggil BK berarti bermasalah. Jadi dengan survei, kita bisa melihat gejala dan harus ada yang berhentiin. Orang di sekitar sana punya kesadaran untuk saling tolong menolong supaya jangan terjadi," jelas Ledia.
 
Ledia juga mempelajari, jika perundungan kerap dimulai dari saling ejek hingga ada video yang diviralkan. Di saat viral, dan diketahui tidak ada tindak lanjut sebagian siswa bakal berpikir jika perundungan adalah hal yang biasa.
 
Ke depan, dia ingin perkara perundungan mesti diatur regulasi yang jelas. Regulasi bisa dimulai dari pihak Kemendikbud.
 
Mulai dari kewajiban sekolah memiliki guru BK, agar sekolah tak melulu perkara akademik saja. Setelah itu harus ada evaluasi dari pengawas yang ada di sekolah.
 
"Pengawas biasanya yang sudah pengalaman jadi kepala sekolah. Nanti diawasi, kalau ditemukam pidana ya berarti ada sanski hukum dan itu sudah di atur dalam undang-undang perlindungan anak," pungkasnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif