Mendikbud, Muhadjir Effendy. Medcom.id/Intan Yunelia.
Mendikbud, Muhadjir Effendy. Medcom.id/Intan Yunelia.

Kemendikbud Sinkronkan DAU di Daerah

Pendidikan Anggaran Pendidikan
Daviq Umar Al Faruq • 09 Agustus 2019 14:36
Malang: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini tengah intensif membahas Dana Alokasi Umum (DAU) pendidikan. Dua kementerian ini juga telah dua kali menggelar pertemuan pada 26 dan 31 Juli di kantor Kemenkeu.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, dalam pertemuan tersebut membahas bagaimana DAU pendidikan dapat sinkron di daerah. Sebab sebagian besar DAU digunakan untuk membayar tunjangan guru.
 
"Sehingga nanti tidak ada daerah yang ketika mendapat jatah untuk pengangkatan guru tapi enggak mau ambil karena alasannya enggak ada anggaran dana," katanya di Malang, Kamis 8 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Muhadjir menyebutkan, sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah menyetujui jatah pengangkatan 155 ribu guru aparatur sipil negara (ASN). Namun mayoritas pemerintah daerah (pemda) enggan mengambil kuota tersebut.
 
"Ratusan daerah yang enggak mau ambil, alasannya tidak ada duit untuk bayar gaji. Bagaimana bisa begitu? Makanya ini yang kami sinkronkan dengan Kemenkeu. Sehingga memastikan bahwa guru itu nanti bisa digaji," bebernya.
 
Baca:Sumber Gaji PPPK Simpang Siur Pemda Ogah Buka Rekrutmen
 
Muhadjir berharap pertemuan dengan Kemenkeu tersebut dapat menyelesaikan masalah DAU pendidikan saat ini. Sehingga nantinya, siapapun yang menggantikan dirinya sebagai Mendikbud hanya tinggal melanjutkan saja.
 
"Biar siapapun nanti yang di Kemendikbud sudah tertata rapi. Sudah tinggal melanjutkan, sudah enggak ribet lagi," ungkapnya.
 
Muhadjir menegaskan, Kemendikbud saat ini memang sudah seharusnya fokus ke permasalahan guru. Pasalnya, Presiden Joko Widodo bakal lebih menekankan pembangunan Sumber Daya Manusia pada pemerintahan kabinet kerja periode kedua.
 
"Kalau kita berbicara dalam konteks sekolah, maka yang pertama harus diurus adalah SDM guru dulu. Karena gurunya nanti yang akan menentukan SDM masa depan," bebernya.
 
Baca:Mendikbud Kecewa Tes PPPK Sepi Peminat
 
"Kalau gurunya masih morat-marit belum tertata dengan baik ya kita akan kesulitan untuk menyiapkan SDM yang tangguh betul seperti yang dicita-citakan negara bangsa kita, termasuk visi Bapak Presiden," imbuhnya.
 
Di sisi lain, rasio guru dan siswa di Indonesia saat ini diklaim Muhadjir sudah sangat ideal. Yakni antara 1:17 hingga 1:20. "Cuma kemudian kalau bicara pemerataan, kualitas, kualifikasi ya itu memang masalahnya beda sekali. Bagaimana kita bicara kualitas, dari 90 ribu peserta tes itu yang lulus 34 ribu," pungkasnya.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif