Ilustrasi. Foto:  Medcom.id/Citra Larasati
Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati

Anggaran Pendidikan, Pemda Diminta Tak Gadaikan Masa Depan Bangsa

Pendidikan Anggaran Pendidikan
Muhammad Syahrul Ramadhan • 09 November 2019 11:45
Jakarta:Pemerintah Daerah diminta tidak menggadaikan masa depan bangsa lantaran enggan menganggarkan anggaran pendidikan minimum 20 persen murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
Padahal hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 berbunyi: Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.
 
Namun kenyataanya, hanya beberapa daerah yang menganggarkan 20 persen untuk anggaran pendidikan murni dari APBD. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2018 terdapat tujuh daerah yang telah menganggarkan 20 persen dari APBDnya, antara lain kabupaten Ogan Komering Ilir (23.79%), Provinsi Sumatera Barat (21.70%), Kabupaten Pemalang (21.11%), Kabupaten Bogor (21.00%), Kabupaten Kutai Kartanegara (20.29%), Kabupaten Bangli (20.20%), dan Kabupaten Bandung (20.05%). Sisanya masih belum mencapai minimum 20 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini soal komitmen yang enggak ada ruginya ini proyek masa depan bangsa ini. Saya kira jangan sampai digadaikan hanya gara-gara keengganan pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan 20 persen murni dari APBD," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada Medcom.id, Sabtu, 9 November 2019.
 
Untuk itu, lanjut Huda, diperlukan Political Will dari pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran pendidikan 20 persen murni dari APBD. Ini juga sekaligus menagih komitmen pemda dalam menjalankan amanat UU.
 
"Amanat mengurus SD-SMP itu sudah jelas-jelas dalam skema pendidikan kita menjadi amanat bagi pemerintah kabupaten kota. SMA-SMK menjadi amanat pemerintah provinsi," ujarnya.
 
Untuk diketahui, Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi yang berisi potret kinerja pendidikan di daerah. Platform ini digagas oleh Anies Baswedan yang saat itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Informasi yang ada di dalamnya bisa diakses secara bebas dan terbuka untuk publik.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif