Rektor Itera I Nyoman Pugeg Aryantha. DOK Itera

Kisruh Pemilihan Rektor UNS, Rektor Itera Tolak Tudingan Politisasi dan Komersialisasi Kampus

Renatha Swasty • 11 April 2023 11:23

Jakarta: Rektor Institut Teknologi Sumatera (Itera) I Nyoman Pugeg Aryantha menilai tudingan kampus-kampus melakukan politisasi hingga komersialisasi pendidikan tinggi melalui jabatan seorang rektor sangatlah tidak berdasar. Dia mengatakan tudingan sepihak itu perlu diluruskan agar kepercayaan publik tidak tergerus sehingga masyarakat menarik diri berpartisipasi membangun pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas.

Hal itu menyusul pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang belakangan disorot karena rektor terpilih periode 2023–2028 yaitu Prof. Sajidan dianulir oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. Dia menolak opini yang dibangun di masyarakat.

"Bahwa perguruan tinggi negeri di Indonesia telah terpolitisasi dan cenderung melakukan komersialisasi dari jabatan seorang rektornya," kata I Nyoman dikutip dari laman itera.ac.id, Selasa, 11 April 2023.

Dia mengomentari opini yang dikeluarkan Majalan Tempo.Dalam penggalan opini tersebut disampaikan komersialisasi perguruan tinggi negeri juga membuat pemilihan rektor sering kisruh:

Setelah kampus negeri diizinkan menggalang dana di luar anggaran negara, jabatan rektor kian menggiurkan, selain menjanjikan gaji dan fasilitas 'wah' jabatan rektor bisa menjadi kesempatan untuk mendekat ke pelbagai sumber dana.

Rektor bisa menjadi simpul dalam jual beli kursi mahasiswa baru di jurusan favorit lewat jalur mandiri. Rektor pun bisa menjadi kunci dalam jual-beli gelar doktor atau profesor. Maka godaan untuk menghalalkan segala cara dalam pemilihan rektor pun makin besar.

"Saya secara terbuka memprotes keras opini tersebut, karena dapat semakin meruntuhkan kepercayaan yang saat ini tengah dibangun oleh 125 perguruan tinggi negeri, dan lebih dari 2.982 perguruan tinggi swasta di Indonesia (sumber data statistik Indonesia), di tengah terpaan isu korupsi perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru," tutur dia.

I Nyoman mengatakan jabatan rektor tidaklah segemerlap yang disampaikan. Sebab, masyarakat juga perlu mengetahui status perguruan tinggi di Indonesia, tidaklah sama rata.

Dia menuturkan ada perguruan tinggi negeri berstatus satuan kerja (Satker), Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Hukum (BH). Pengkategorian PTN tersebut juga merujuk pada kemampuan finansial sebuah kampus.

I Nyoman menyebut di Itera yang berkedudukan di Provinsi Lampung dan notabene berstatus Satker, kursi rektor tidaklah seempuk yang mungkin dibayangkan publik. Apalagi, menjanjikan gaji dan fasilitas 'wah' seperti opini yang dibangun.

"Untuk diketahui, di PTN Satker seperti Itera, pejabat Rektor hanya menerima tunjangan jabatan sekitar Rp5 juta per bulan. Tidak hanya itu, rektor juga tidak menempati rumah dinas, yang mungkin bisa dianggap bagian fasilitas wah. Menjadi Rektor Itera berarti bersedia tinggal bersama dosen ataupun tenaga kependidikan lain, di sebuah kamar wisma yang dibangun di lingkungan kampus," beber dia.

Dia menyebut tidak sedikit rektor berintegeritas yang masih menjaga amanah dengan sangat berhati-hati dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, terutama seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kehati-hatian tersebut adalah untuk menjaga hak setiap calon generasi muda bangsa agar tidak terenggut akibat prilaku culas.

I Nyoman mengatakan tudingan lain yang juga dapat menjatuhkan kepercayaan publik terhadap jabatan rektor, ialah rektor perguruan tinggi dinilai bisa menjadi simpul dalam jual beli kursi mahasiswa baru di jurusan favorit lewat jalur mandiri. Dia menyebut bila ada rektor yang mungkin tersandung kasus tersebut, itu adalah suatu anomali dan tidak berarti semua rektor melakukan praktik yang sama.

Dia menuturkan tidak sedikit rektor berintegeritas yang masih menjaga amanah dengan sangat berhati-hati dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, terutama seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kehati-hatian tersebut adalah untuk menjaga hak setiap calon generasi muda bangsa agar tidak terenggut akibat prilaku culas.

"Saya juga meyakini partisipasi masyarakat hingga berbagai organisasi pemantau pemerintahan seperti Ombudsman, KPK, dan lainnya masih akan setia mengawal setiap proses penerimaan mahasiswa baru agar transparan, jujur, dan adil," tutur dia.

I Nyoman menolak opini yang seolah menggeneralisasikan politisasi dan komersialisasi tumbuh subur di setiap kampus di Indonesia melalui jabatan seorang rektor. Sebab, hal itu meruntuhkan semangat perguruan tinggi seperti Itera yang masih merangkak dan tumbuh untuk menjadi kiblat pengembangan peradaban.

Dia menuturkan sebagai institut teknologi yang dibangun untuk menyiapkan generasi emas Indonesia, Itera sedari awal berkomitmen membangun sebuah sistem pendidikan tinggi yang berintegeritas, profesional, dan mengedepankan akuntabilitas.

"Saatnya kita bersama-sama berjuang untuk membangun sebuah gerakan bersama, mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia," tutur dia.