FSGI Menolak PMP Kembali Jadi Mata Pelajaran
Siswa mengibarkan bendera merah putih, ANT/Paramayuda.
Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan tidak setuju jika Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kembali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Wacana yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) ini bagi FSGI seperti membangunkan kembali memori lama terkait Orde Baru.

“Namun bagi FSGI mewacanakan kembali PMP, baik sebagai mata pelajaran sendiri dalam kurikulum, maupun sebagai nama program adalah keliru secara filosofis, pedagosis, sosiologis, akademis dan yuridis,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriawan Salim kepada wartawan, Rabu 28 November 2018.


Ia mengatakan bahwa pembelajaran PMP zaman Orde Baru ini merupakan pelajaran membosankan bagi siswa di sekolah. Sebab, bermuatan nilai-nilai normatif Pancasila yang harus dihapalkan oleh siswa di ruang kelas.

Baca: Mendikbud Pastikan PMP Berbeda dengan di Zaman Orba

“Nilai-nilai normatif Pancasila seperti tenggang rasa, gotong-royong, dan tanggungjawab disampaikan secara doktrinatif oleh guru, sarat kepentingan hegemoni Orde Baru kala itu,”ujar Satriwan.

Pengurus Asosiasi Profesi PPKn Se-Indonesia (AP3KnI) ini menyebutkan, saat zaman orde baru di 1994, mata pelajaran PMP dihilangkan dan diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo menuturkan secara historis memang PMP sudah diidentik dengan Orde Baru. Dengan pelajaran yang normatif dan disampaikan secara monolitik di kelas.

“Akhirnya setelah reformasi 1998, Tap MPR No II/1978 tentang P-4 itu dicabut, bahkan lembaga BP-7 sebagai penyelenggara doktrin P-4 juga dibubarkan. Nasib PMP semakin hilang sebagai mata pelajaran. Karena memang sudah berganti menjadi PPKn, yang secara konten juga sama memuat nilai moral Pancasila,” terang Heru.

Sejatinya, PPKn, PKn, PMP adalah mata pelajaran yang sama. Sebab, belajar tentang nilai-nilai karakter Pancasila itu sendiri. Terlebih khusus lagi bagi mapel PPKn (Kurikulum 2013), berisikan dan diikat oleh empat konsensus yakni; Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Baca: Wiranto Sepakat PMP Dihidupkan Kembali

Inilah konten sekaligus pengikat dari PPKn di sekolah. Sederhananya, PMP adalah PPKn itu sendiri, atau nilai-nilai moral Pancasila sudah inhern dan built in di dalam mapel PPKn pada semua jenjang sekolah, bahkan sampai pada perguruan tinggi.

“Jadi sangat aneh jika Kemendikbud ingin menghidupkan kembali PMP. Membuang-buang tenaga, energi dan pikiran. Lagipula hal tersebut jelas-jelas salah secara konsep akademis dan filosofisnya,”papar Heru.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id