Anggota Senat Akademik (SA) USU, Romi Fadillah Rahmat. Foto: Istimewa
Anggota Senat Akademik (SA) USU, Romi Fadillah Rahmat. Foto: Istimewa

Senat Akademik Tak Pernah Dukung SK Rektor USU Soal Plagiarisme

Pendidikan Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi
Medcom • 23 Januari 2021 00:28
Jakarta:  Sejumlah Anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara mengungkapkan, bahwa lembaganya tidak pernah mengeluarkan keputusan resmi mengenai dukungan terhadap SK Rektor USU Nomor 82.
 
Romi Fadillah Rahmat, Anggota Senat Akademik (SA) USU beserta dua Anggota senat USU lainnya, yakni Doli Muhammad Ja'far dan Mohammad Fadly Syahputra mengungkapkan fakta tersebut.
 
"Kami mengajukan klarifikasi kepada publik terhadap konferensi pers tanggal 21 Januari itu yang mengatasnamakan Senat Akademik," ujar Romi Fadillah Rahmat, Jumat, 22 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada Kamis 21 Januari 2021 telah berlangsung konferensi pers oleh dua Anggota SA USU, yaitu Budi Utomo dan Marhaeni. Dalam temu pers tersebut mereka mengatasnamakan SA USU.
 
Dalam konpers keduanya menyatakan bahwa SA memberi dukungan terhadap SK Rektor USU Nomor 82 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma Etika Akademik/Etika Keilmuan dan Moral Sivitas Akademika Atas Nama Dr Muryanto Amin S.Sos M.Si Dalam Kasus Plagiarisme, yang diterbitkan pada 14 Januari 2021.
 
Pada kesempatan itu keduanya juga menyatakan SA USU menolak adanya intervensi dari Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai masalah ini.  Romi menjelaskan, SA merupakan organ USU yang berjumlah 101 orang. Dalam setiap keputusan yang membawa nama SA harus melalui rapat-rapat resmi yang digelar Senat Akademik.
 
Baca juga:  Dituduh Plagiat, Ini Klarifikasi Rektor USU Muryanto
 
Dan sejauh ini SA USU dalam rapat-rapat resminya tidak pernah membahas, merumuskan dan memberikan keputusan apapun terkait dengan dugaan plagiarisme terhadap siapa pun, termasuk atas nama Muryanto Amin.
 
Segala sesuatu yang dihasilkan dari SA harus bersifat kolektif kolegial yang mekanisme pengambilan keputusan harus mengacu pada rapat pleno dengan kehadiran setidaknya 2/3 dari jumlah SA.
 
Karena itu dia menegaskan, pernyataan sikap yang disampaikan Budi Utomo dan Marhaeni dalam konferensi pers tersebut merupakan pernyataan personal, tidak mewakili SA USU secara kelembagaan.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif