Sejumlah orang tua di Surabaya demo tolak PPDB Jalur Zonasi. Foto: Antara
Sejumlah orang tua di Surabaya demo tolak PPDB Jalur Zonasi. Foto: Antara

Puluhan Orang Tua di Surabaya Demo Tolak PPDB Zonasi

Pendidikan PPDB 2020
Antara • 02 Juli 2020 21:40
Surabaya: Puluhan wali murid menolak proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri jalur zonasi dan mitra warga. Sebab, seleksi jalur zonasi dianggap tidak memperhatikan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah.
 
"Warga kecewa karena sekarang sistem zonasi dan ditambah domisili berlaku," kata perwakilan wali murid dari wilayah Sidotopo Indah Sutoko saat mendatangi gedung DPRD Surabaya, Kamis, 2 Juli 2020.
 
Sutoko menerangkan, warga di Sidotopo Wetan tidak bisa menikmati gedung SMP Negeri 58. Sekolah tersebut justru bisa ditempati siswa yang lebih jauh tempat tinggalnya. "Kalah dengan yang berdomisili," ujarnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, banyak sekali warga Sidotopo Wetan yang memiliki status domisili tidak diterima melalui jalur zonasi di SMP Negeri 58. Mayoritas warga justru diterima melalui jalur zonasi di luar wilayah Sidotopo Wetan, yang jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal warga. Seharusnya, kata dia, adanya pembangunan gedung SMP Negeri 58 bisa dinikmati warga berdomisili di wilayah tersebut.
 
"Padahal banyak sekali warga berdomisili di sana. Misalkan warga yang statusnya masih berada di rumah kontrakan tapi status domisilinya diikutkan keluarganya, kan kasihan anaknya tidak bisa masuk," ujarnya.
 
Baca:Kisruh PPDB DKI, Nadiem: Sangat Mengecewakan
 
Sutoko mengaku anaknya yang mendaftar melalui jalur zonasi juga tergeser karena jarak dari rumah ke sekolah 480 meter. "Jadi harus menunggu penambahan pagu itu pun belum pasti. Padahal saya warga asli Sidotopo Wetan sejak 1997," ungkapnya.
 
Menurut dia, warga Sidotopo Wetan mau saja menyekolahkan anaknya di SMP swasta. Asalkan, rencana Pemerintah Kota Surabaya yang bakal memfasilitasi SMP swasta selama tiga tahun benar-benar dilakukan.
 
"Pemkot punya solusi itu baik, tapi kenyataannya, tetangganya ketika anaknya tidak diterima di SMP Negeri dan beralih ke SMP Swasta tetap saja kena biaya," katanya.
 
Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menjelaskan, saat ini DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya menggagas bagaimana pendidikan SD dan SMP di Surabaya bisa menerima seluruh putra-putri wali murid di sekolah.
 
"Jadi tidak harus di sekolah negeri karena daya tampung sekolah SMP Negeri terbatas. Faktanya di Surabaya ada 63 sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta cukup banyak," kata Khusnul.
 
Menurut dia, yang saat ini diperjuangkan bersama-sama adalah di sekolah swasta tidak dipungut biaya alias gratis. Dengan begitu, warga bisa mendapatkan kemudahan bersekola di sekitar tempat tinggalnya.
 
"Jadi warga tidak harus menyekolahkan anaknya di SMP negeri saja, tetapi di sekolah swasta yang ditanggung oleh Pemkot Surabaya," ucap Khusnul.
 

(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif