Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud, Dadang Sunendar.  Foto:  Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan
Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud, Dadang Sunendar. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan

Tidak Semua Nama Lembaga Pendidikan Harus Berbahasa Indonesia

Pendidikan Bahasa Indonesia
Citra Larasati • 10 Oktober 2019 15:03
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Aturan baru ini akan berimbas pada penamaan sejumlah lembaga pendidikan baik formal, nonformal, hingga informal.
 
Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud, Dadang Sunendar mengatakan Perpres ini merupakan perbaikan dari Perpres nomor 16 Tahun 2010 yang pernah terbit sebelumnya. "Dengan adanya Perpres 63 tahun 2019 ini, maka Perpres 16 thn 2010 dicabut," kata Dadang kepada Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.
 
Dalam Perpres sebelumnya, kata Dadang, hanya diatur penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat negara lainnya. "Sedangkan pengaturan yang lain belum ada, jadi ini lebih lengkap," ungkap Dadang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penggunaan bahasa Indonesia ini juga berlaku untuk lembaga pendidikan, hal ini tercantum dalam pasal 37. Meliputi satuan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan satuan pendidikan informal (pasal 37 ayat 2).
 
Namun tidak seluruh lembaga pendidikan wajib menggunakan nama berbahasa Indonesia seperti tercantum di pasal 37 ayat 1 yang berbunyi "Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama lembaga pendidikan yang didirikan atau dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
 
"Pasal 37 cukup jelas, lembaga pendidikan yang didirikan oleh WNI (wajib berbahasa Indonesia). Sedangkan yang milik asing bisa berbahasa asing," terang Dadang.
 
Selain itu, pada pasal 37 ayat 3 juga menegaskan, bahwa lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing dapat menggunakan nama lembaga pendidikan asing.
 
Dalam hal lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memiliki nilai sejarah, bidaya. adat istiadat, dan/atau keagamaan, nama lembaga pendidikan dapat menggunakan Bahasa daerah atau Bahasa Asing.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif