Konferensi Pers KPAI, foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Konferensi Pers KPAI, foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

KPAI: 20,9% Sekolah Tak Siap Jalankan PTM Kapasitas Penuh

Pendidikan kpai Pembelajaran Tatap Muka Sekolah Tatap Muka Kembali Dibuka PTM Terbatas
Ilham Pratama Putra • 24 Januari 2022 18:05
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan anak dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka kapasitas 100 persen. Hasil pengawasan KPAI terhadap penyelengaraan PTM dengan kategori sangat baik sebanyak 15,28 persen, kategori baik 44 persen, dan cukup 19,4 persen persen.
 
Sisanya, kesiapan sekolah masih dinilai kurang sebanyak 11,2 persen, dan sangat kurang 9,72 persen. Melihat 20,92 persen sekolah yang tak siap menjalankan PTM, KPAI mengimbau sekolah untuk mematangkan penyelenggaraan PTM dari segi protokol kesehatan dan capaian vaksin.
 
"KPAI mendorong sekolah atau madrasah memenuhi seluruh syarat kebutuhan penyelenggaraan PTMT ketaatan pada protokol kesehatan ketercapaian vaksin mencapai minimal 70 persen bagi warga sekolah," kata Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti dalam konferensi pers daring, Senin, 24 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: 31 Sekolah di Jaksel Ditemukan Kasus Covid-19, Total 57 Siswa Terpapar
 
Selain itu, Retno juga menagih komitmen kepala daerah agar menyelenggarakan PTM jika positivity rate kasus di bawah lima persen. KPAI juga mendorong 'lima siap' untuk penyelenggaraan PTM.
 
"Yakni siap pemerintah daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tua, dan siap anaknya," jelas dia.
 
Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPAI Jasra Putra menjelaskan pada klaster kesehatan dan kesejahteraan, KPAI juga melakukan advokasi vaksinasi covid-19 pada anak. KPAI memperjuangkan vaksinasi bagi setiap anak tanpa kecuali, termasuk anak-anak yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Penduduk).
 
Menurutnya, anak-anak harus mendapat vaksin. Tak hanya bagi mereka yang ada di dalam satuan pendiidkan.
 
"Mereka yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan kelompok anak rentan lainnya tetap mendapatkan vaksin sekaligus menjadi bagian advokasi pemenuhan hak sipil anak," tutur dia.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif