Disertasi Siswanda mengangkat judul “Pengaruh Dana Desa, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Pada Kesejahteraan Masyarakat”. Ketua Yayasan Persaudaraan Aceh-Jawa Barat itu menelusuri efektivitas desentralisasi fiskal yang termaktub dalam Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Selama pelaksanaan desentralisasi fiskal, Siswanda ingin mengetahui apakah upaya pembangunan-pembangunan ekonomi selama ini terutama kebijakan yang diambil telah berhasil mengentaskan kemiskinan di masyarakat.
Melalui paparannya, dari 415 kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, kinerja belanja pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dan skor akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP) yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dinilai dari pengeluaran per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat kemiskinan.
Menurut Siswanda, dana desa menjadi dana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pengeluaran konsumsi per kapita, IPM dan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan dana desa diberikan langsung ke rekening desa sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh desa dalam menjalankan kegiatan maupun program pembangunan desa.
"Desa menjadi lebih mandiri sehingga desentralisasi fiskal dapat berjalan secara efektif,” ucap Siswanda dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Februari 2022.
Baca juga: Mahasiswa Unpad Mewakili Indonesia di Istanbul Youth Leaders Summit 2022
Adapun selaku oponen ahli, Ferry Hadiyanto menanyakan isu SDGs Desa yang diinisiasi oleh Kementrian Desa. Hal ini sangat menarik karena apa yang menjadi isu SDGs desa sudah dibuktikan dalam disertasi Siswanda.
"Namun permasalahan saat ini adalah bagaimana bisa mengakselerasi kesejahteraan desa untuk mendorong SDGs," imbuhnya.
Siswanda menjelaskan, bahwa saat ini SDGs masih menjadi manifesto di tataran provinsi, namun apa yang dilakukan oleh Kementrian Desa telah menjadi batu loncatan SDGs untuk mencapai level desa.
“Saya juga memiliki program bernama Peduli SDGs untuk melokalkan SDGs di tingkat desa dan juga tingkat kabupaten. Kami mendorong kabupaten untuk membuat rencana aksi pilot project untuk 10 kabupaten," kata Siswanda.
Saat ini desa dan lurah-lurah memiliki akses teknologi dan pemetaan bisnis yang baik. Artinya governance di desa bisa dipacu lebih cepat. "Saya yakin jika dana desa ditambah, dampaknya akan lebih baik lagi," tegasnya.
Terakhir sebagai saran, Siswanda menyampaikan agar pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten perlu memperkuat tata kelola keuangan daerah dan memperbaiki akuntabilitas kinerja pemerintah melalui capacity building melalui penguatan ASN, pengembangan organisasional dan pengembangan sistem kelembagaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
