Pemerhati Pendidikan dan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema. Zoom
Pemerhati Pendidikan dan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema. Zoom

Juknis BOS 2020 Dinilai Punya Potensi Konflik Kepentingan

Pendidikan Kebijakan pendidikan Dana Bos
Arga sumantri • 26 September 2020 15:08
Jakarta: Pemerhati pendidikan Doni Koesoema menilai Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional (BOS) 2020 punya potensi konflik kepentingan. Sebab, ada aturan yang mengizinkan sekolah menggunakan BOS untuk membeli layanan pendidikan daring berbayar tertentu.
 
Juknis BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Secara spesifik, Doni menyebut potensi konflik kepentingan dalam Juknis BOS termuat dalam Pasal 9a.
 
"Saya akan fokus di sini, yang menarik di Pasal 9a tentang pembiayaan dan lain-lain," kata Doni dalam webinar yang digelar Institute for Political Ethics Studies (Isnpectus), Sabtu, 26 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menerangkan, Pasal 9a ayat 2 huruf g menyatakan dana BOS dapat digunakan untuk pembiayaan langganan daya dan jasa. Jenis pembiayaan yang dimaksud yaitu dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rang pembelajaran dari rumah.
 
Baca:Nadiem Ubah Metode Perhitungan Dana BOS
 
Pendiri Inspectus itu menggarisbawahi tentang layanan pendidikan daring berbayar. Menurut dia, aturan ini berarti Kemendikbud membolehkan sekolah menggunakan dana bos untuk membeli layanan pendidikan berbayar. Setelah ditelisik lebih jauh, Doni menemukan ada sejumlah layanan pendidikan berbayar yang seolah dianjurkan Kemendikbud dalam situs resminya.
 
"Saya belum pernah lihat di kementerian endorse merek-merek (layanan pendidikan daring berbayar) seperti yang di sini," ungkap Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) itu.
 
Juknis BOS 2020 Dinilai Punya Potensi Konflik Kepentingan
Paparan pemerhati pendidikan Doni Koesoema tentang layanan pendidikan daring berbayar Kemendikbud.
 
Menurut Doni, kondisi ini memungkinkan layanan pendidikan daring berbayar ini bergerilya ke sekolah-sekolah di daerah. Toh, sikap demikian tak salah dan dibolehkan jika merujuk Juknis BOS. Di sisi lain, Doni meragukan sejauh mana efektivitas layanan pendidikan daring berbayar yang dianjurkan Kemendikbud itu.
 
"Ternyata aturannya boleh, Mendikbud membolehkan langganan pendidikan daring berbayar. Berarti tetap saja anak Indonesia punya layanan tapi pakai dana bos, berbayar," ujarnya.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif