Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa. Foto: Medcom/Amaluddin
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa. Foto: Medcom/Amaluddin

Gubernur Jatim: Laporkan jika SMA/SMK Negeri Tarik SPP

Pendidikan PPDB 2020
Antara • 07 Juli 2020 19:38
Surabaya: Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat melaporkan ke Dinas Pendidikan setempat jika menemukan SMA atau SMK negeri yang menarik biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Sebab, SPP bagi SMA dan SMK negeri di Jatim gratis.
 
"Bagi siapa saja yang menemui pelanggaran di sekolah terkait SPP maka laporkan," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa, 7 Juli 2020.
 
Khofifah menegaskan bebas biaya SPP diperuntukkan bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jatim. Sekolah tidak boleh melakukan pungutan kepada siswa, khususnya peserta didik baru dalam bentuk dan nama apapun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis dan berlaku untuk seluruh Jatim," ucapnya.
 
Khofifah mengatakan, pengganti SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur dapat dioptimalkan dari penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Tahun Anggaran 2020. Sedangkan, untuk SMA/SMK swasta, Pemprov Jatim hanya memberikan subsidi khusus sehingga tidak akan digratiskan secara penuh.
 
"Harapannya, kami ingin meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalisasi jumlah anak putus sekolah di Jatim. Insya Allah, jumlahnya tereduksi setiap tahunnya," kata mantan Menteri Sosial tersebut.
 
Baca:Kuota Belum Terpenuhi, Sejumlah SMP Negeri di Sleman Perpanjang PPDB
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi, menambahkan SMA dan SMK Negeri dilarang melakukan pungutan, iuran, atau bentuk lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru. Menanggapi adanya sejumlah informasi tentang adanya kewajiban membayar sejumlah uang pada sekolah-sekolah negeri, kata dia, Dinas Pendidikan akan segera melakukan klarifikasi kepada sekolah-sekolah tersebut.
 
"Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Bentuknya berupa bantuan dan/atau sumbangan sukarela, bukan pungutan," tutur Wahid.
 

(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif