Menristekdikti, Mohamad Nasir saat menerima LHP dengan predikat opini WTP untuk ketiga kalinya, Kemenristekdikti/Diky Erfan Priliandi.
Menristekdikti, Mohamad Nasir saat menerima LHP dengan predikat opini WTP untuk ketiga kalinya, Kemenristekdikti/Diky Erfan Priliandi.

Kemenristekdikti Tiga Kali Berturut-turut Raih WTP

Pendidikan laporan keuangan
Citra Larasati • 17 Juni 2019 19:55
Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Capaian ini adalah ketiga kalinya secara berturut-turut Kemenristekdikti menerima opini WTP dari BPK sejak Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 2016.
 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kemenristekdikti diberikan langsung oleh Anggota III BPK, Achsanul Qosasi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir di Auditorium Lantai 2 Tower BPK, Senin, 17 Juni 2019.
 
Nasir menyampaikan, opini WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut merupakan wujud dari good governance atau tata pemerintahan yang baik di Kemenristekdikti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menristekdikti hadir di gedung BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na'im."Kemenristekdikti mendapat opini WTP, kemudian kita juga termasuk dalam kategori Kementerian yang tindak lanjutnya tertinggi, dan berbagai masalah sudah kita selesaikan," ungkap Ainun.
 
Sesjen Kemenristekdikti mengungkapkan, Kemenristekdikti terus berusaha mengikuti semua peraturan terkait keuangan dan selalu menjaga akuntabilitas atas anggaran yang digunakan.
 
"Sebetulnya kuncinya adalah tertib, patuh, kemudian akuntabel dan berbagai hal menyangkut pelaksanaan kegiatan itu kita laksanakan sesuai dengan standarnya, sesuai dengan aturannya," ungkap Ainun.
 
Baca:Syarif Bantah Beri Pelicin untuk Jadi Rektor
 
Selain memastikan laporan keuangannya mendapat opini WTP, Kemenristekdikti juga mendorong seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendapat opini yang serupa. "PTN-PTN selalu kita koordinasikan dan kita pastikan bahwa mereka melaksanakan kegiatan menggunakan sumber dana dan sumber daya lain, aset, dan sebagainya itu sesuai dengan standar. Sesuai dengan peraturannya," tegas Ainun.
 
Termasuk proses pengadaan barang dan jasa, procurement. "Dipastikan tidak ada, misalnya kemahalan harga, tarif yang tidak sesuai standar, pembayaran double," ungkap Ainun.
 
Sementara itu, anggota III BPK, Achsanul Qosasi mengungkapkan, LHP yang diberikan kepada kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang diaudit BPK, memiliki rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Saat ini sudah ada beberapa lembaga negara yang tindaklanjutnya sudah melebihi 50 persen rekomendasi BPK dalam LHP, salah satunya Kemenristekdikti.
 
"Ayo kita bereskan sehingga nanti siapapun pertanggungjawabannya kepada rakyat, ini sudah selesai ditindaklanjuti," tegas Achsanul.
 
Kemudian ia menyebutkan, K/L dengan tindak lanjut tertinggi, di antaranya Arsip Nasional, Komisi Yudisial (KY), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional dan Kemenristekdikti.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif