Siswa di salah satu sekolah SPK di sebuah pentas seni drama.  Foto:  Medcom.id/Citra Larasati
Siswa di salah satu sekolah SPK di sebuah pentas seni drama. Foto: Medcom.id/Citra Larasati

Sekolah SPK: Menteri Pendidikan dari Praktisi, Dong

Pendidikan kabinet jokowi
Citra Larasati • 11 Oktober 2019 18:15
Jakarta:Perkumpulan Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Indonesia turut memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih menteri-menteri di bidang pendidikan di Kabinet Kerja jilid II.
 
Masukan itu disampaikan Ketua Asosiasi Haifa Segeir kepada Medcom.id, di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019. Lebih spesifik, Haifa berharap ke depannya posisi menteri di bidang pendidikan datang dari beragam kalangan. "Menteri bidang pendidikan kalau bisa dari praktisi dong," harapnya.
 
Untuk diketahui, SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagi Haifa, praktisi lebih mengetahui dan mengenal kondisi riil di lapangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jadi ketika dalam memformulasikan kebijakan dapat lebih kontekstual dan memiliki kemampuan berempati yang tinggi. "Praktisi, harapannya agar dalam memformulasikan kebijakan lebih kontekstual dan bisa berempati dengan kami pelaksana satuan pendidikan," tegasnya.
 
Tidak hanya itu, dengan praktisi di pucuk pimpinan kementerian bidang pendidikan juga diharapkan dapat membuat alur birokrasi antara kementerian dan satuan pendidikan lebih cair. Sehingga tidak ada sekat yang terlalu tinggi , terutama dalam pelibatan satuan pendidikan saat menyusun kebijakan pendidikan.
 
"Dalam memformulasikan kebijakan bisa melibatkan banyak pihak sebelum peraturan dikeluarkan. Contohnya, kami ini pihak yang terkena dampak (dari kebijakan) tapi tidak pernah diajak berdiskusi," keluh Haifa.
 
Haifa mengatakan bahwa secara umum sekolah-sekolah SPK di Indonesia juga berharap menteri yang nanti akan dipercaya mengelola bidang pendidikan merupakan sosok yang dapat mengembangkan kualitas dan kompetensi guru.
 
"Pengembangan kualitas dan kompetensi guru itu harus jadi prioritas," kata Haifa.
 
Baginya, keberadaan guru di lima tahun mendatang harus siap dalam mempersiapkan murid yang memiliki keahlian abad 21. Baik itu dari metode pengajaran maupun penggunaan sumber daya termasuk teknologi.
 
Haifa megingatkan, bahwa proses pembelajaran di sekolah, utamanya di dalam kelas tidak lagi dapat menghindari kehadiran teknologi. Metode pengajaran saat ini juga tidak lagi pasif, yakni sistem yang memosisikan guru sebagai sumber segala ilmu di kelas.
 
"Sekarang sudah harus active learning dan student based. Sehingga kita membutuhkan menteri yang memiliki skill development," tegasnya.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif