Siswa saat mengikuti UNBK di salah satu sekolah.  Foto: MI/Panca Syurkani
Siswa saat mengikuti UNBK di salah satu sekolah. Foto: MI/Panca Syurkani

Legislator Usul UN Diganti dengan Asesmen Berkala

Pendidikan Ujian Nasional
Intan Yunelia • 30 November 2019 13:41
Jakarta: Anggota Komisi X Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian turut menanggapi wacana penghapusan Ujian Nasional (UN). Jika sampai UN jadi dihapus, maka ia mengusulkan agar diganti dengan mekanisme asesmen secara berkala sebagai pemetaan dan standarisasi kompetensi siswa secara nasional.
 
"Saya mengusulkan, jika benar UN akan dihapuskan, perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," kata Hetifah di keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Sabtu 30 November 2019.
 
Ia mengakui, banyak efek negatif dalam pelaksanaan UN. Di antaranya, memberikan tekanan dan beban yang berat bagi siswa, orang tua, murid, maupun guru. Sementara siswa dituntut adanya pemerataan kompetensi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di sisi lain, tetap diperlukan sebuah mekanisme pemetaan kompetensi siswa untuk mengetahui kemampuan anak-anak Indonesia saat ini," ujarnya.
 
Tak hanya itu, mengubah mindset asesmen sebagai mekanisme pemetaan juga diperlukan. Pasalnya UN seringkali dijadikan ajang sekolah maupun pemerintah daerah untuk berkompetisi mendapatkan nilai tertinggi.
 
Di satu sisi, hal ini baik karena dapat memicu semangat belajar siswa. Namun, di sisi lain juga banyak berdampak negatif, seperti adanya tekanan dari Pemda terhadap sekolah, maraknya peredaran bocoran, bahkan kecurangan yang dibiarkan oleh oknum guru.
 
"Fenomena seperti ini mengedepankan prestasi akademik namun mengorbankan hal lain yang lebih penting, yaitu kejujuran dan pembangunan karakter. Semangat kompetisi begitu tinggi karena sekolah ingin mendapatkan titel favorit, dan media pun sering mengglorifikasi sekolah dan daerah yang mendapatkan nilai UN tertinggi," papar Hetifah.
 
Ia mengharapkan, dengan dihapuskannya UN atau digantikan dengan asesmen berkala, nantinya diharapkan pola pikir seperti ini tidak ada lagi ke depannya. Sekolah dan pemerintah daerah diharapkan bersikap jujur dalam pelaksanaan asesmen ini.
 
"Karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk akan mendapat bantuan program lebih banyak," tutur Hetifah.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif