Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi mengingatkan terpenting meningkatkan kualitas lulusan. Berdasarkan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah lulusan pengangguran perguruan tinggi ada sekitar satu juta orang pada 2025.
Wisnu mengatakan 20 ribu peserta magang tersebut relatif kecil dari jumlah penganggur. Sehingga, dampak agregat terhadap angka pengangguran terdidik.
“Itu akan sangat terbatas jika program tidak diskalakan atau diintegrasikan dengan penempatan kerja berkelanjutan,” ujar Wisnu dikutip dari laman ugm.ac.id, Jumat, 26 September 2025.
Wisnu mengatakan program bisa efektif bila memenuhi beberapa hal. Pertama, fokus pada pengalaman kerja nyata dan keterampilan yang diminati pasar.
Kedua, mendorong konversi kerja tetap melalui insentif bagi pemberi kerja seperti misalnya keringanan pajak bersyarat. Ketiga, perlu adanya sistem matching (job placement) serta pelatihan teknis vokasi.
“Tetapi juga jangan lupa harus ditingkatkan skala dan kualitasnya, bukan hanya subsidi gaji singkat,” tegas dia.
Wisnu mengatakan prioritas program pembangunan perlu diarahkan pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja luas sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Langkah awal dapat dimulai dari penguatan human capital melalui pelatihan vokasi, magang terstruktur, dan reformasi kurikulum agar lebih selaras dengan kebutuhan industri.
| Baca juga: Program Magang Pemerintah Bakal Serap 10% Fresh Graduate |
Selanjutnya, manufaktur padat karya yang kompetitif dan rantai nilai, digitalisasi dan akses pembiayaan bagi UMKM, serta pembangunan infrastruktur dan efisiensi logistik diyakini dapat memperkuat daya saing nasional.
“Tak kalah penting, sektor pertanian dan kelautan juga perlu dikembangkan agar mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus membuka lapangan kerja di daerah,” ucap dia.
Wisnu juga menyoroti Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menempatkan dana Rp200 triliun uang negara di lima bank umum mitra. Dia menilai bisa timbul masalah bila uang itu hanya 'terparkir'.
Dia menuturkan pemindahan Rp200 triliun mengingat ada dana negara yang mengendap di Bank Indonesia (BI) karena penyerapan anggaran lambat. Penempatan ke bank dapat meningkatkan kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit, rasio likuiditas membaik, dan hambatan dana jangka pendek berkurang sehingga menurunkan hambatan likuiditas sesaat.
“Ditambah dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio pinjaman (LDR) relatif masih memberi ruang sehingga penambahan likuiditas dapat diserap,” ujar dia.
Namun, terdapat batasan nyata soal suntikan likuiditas. Sebab, multiplier effect ke sektor riil hanya efektif bila ada permintaan kredit yang layak dan bank bersedia menurunkan standar untuk kredit produktif.
Dia mengatakan bila bank tetap berhati-hati atau permintaan riil lemah, dana bisa 'parkir' dalam instrumen aman atau dipakai untuk pembelian aset likuiditas. Sehingga, dampaknya pada penyerapan tenaga kerja terbatas.
Lebih jauh, apabila dana atau instrumen pemerintah digunakan untuk mendukung program kredit berisiko tinggi melalui jaminan penuh pemerintah, ada risiko munculnya beban tersembunyi (contingent liabilities) yang besar bagi APBN. Karena itu, prinsip umum manajemen fiskal sangat diperlukan.
Termasuk, pengecekan kuantifikasi risiko, plafon jaminan, harga risiko (premi) yang benar, dan transparansi pelaporan. “Saya kira ini penting untuk menghindari timbulnya kewajiban kas tak terduga sebagaimana ditekankan dalam panduan organisasi internasional (IMF),” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
