Undang-Undang Ilustrasi. Medcom.id
Undang-Undang Ilustrasi. Medcom.id

Upaya Serius Kemenag Tangani dan Cegah Kekerasan Seksual Lewat PMA Nomor 73 Tahun 2022

Renatha Swasty • 09 Januari 2023 09:42
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) merespons kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama dan keagamaan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) pada akhir Desember 2021. Saat itu, undang-undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih dalam proses penyusunan.
 
UU Nomor 12 Tahun 2022 baru ditetapkan dan diundangkan pada 9 Mei 2022. Bersamaan dengan itu, PMA pencegahan kekerasan seksual juga dalam tahap finalisasi.
 
PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama yang ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akhirnya dikeluarkan pada 5 Oktober 2022. Regulasi mulai diundangkan sehari setelahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Setelah melalui proses diskusi panjang, kita bersyukur PMA tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022,” kata juru bicara Kemenag Anna Hasbie di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022 dikutip dari laman kemenag.go.id, Senin, 9 Januari 2022.
 
PMA mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.
 
PMA terdiri atas tujuh bab, yaitu ketentuan umum; bentuk kekerasan seksual; pencegahan; penanganan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; sanksi; dan ketentuan penutup. Total, ada 20 pasal dalam peraturan itu.
 
Anna menyebut PMA mengatur bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Setidaknya, ada 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
 
“Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan bernuansa seksual pada korban juga termasuk bentuk kekerasan seksual. Termasuk juga menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman,” papar Anna.
 
Dia menuturkan sebagai upaya pencegahan, PMA mengatur satuan pendidikan untuk melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi. Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik.
 
“Terkait penanganan, PMA mengatur tentang pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban,” tegas Anna.
 
Sementara itu, terkait sanksi, PMA mengatur pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.
 
Anna mengatakan dengan terbitnya PMA, Kementerian Agama segera menyusun sejumlah aturan teknis. Baik dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA), pedoman, atau SOP, agar peraturan ini bisa segera dapat diterapkan efektif.
 
Dia berharap terbitnya PMA akan menjadi panduan bersama seluruh stakeholders satuan pendidikan Kementerian Agama dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. “Harapannya, ke depan tidak terjadi lagi kekerasan seksual di satuan pendidikan,” tutur dia.

SOP Pencegahan

Kemenag juga menyusun Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan sebagai tindak lanjut terbitnya PMA Nomor 73 tahun 2022. Penyusunan KMA hampir selesai.
 
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur mengatakan Kemenag tengah memfinalisasi penyusunan KMA tersebut. Pihaknya telah menjaring masukan, pertimbangan, dan pemikiran dari ahli. Dia berharap regulasi ini dapat menjadi langkah teknis operasional untuk memberikan pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya di lingkungan satuan pendidikan agama.
 
KMA tentang SPO ini merupakan amar dari PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan. Regulasi turunan perlu segera diterbitkan agar peraturan yang diterbitkan lebih operasional.
 
“Kita bisa menyusun regulasi ini dengan cepat, masalah berikutnya bagaimana implementasi regulasi tersebut di lapangan. Kita semua harus berkomitmen untuk berjuang agar tidak ada kekerasan pada siapa pun dan di mana pun,” ujar Waryono yang juga Guru Besar UIN Yogyakarta pada Workshop Penguatan dan Pengembangan Regulasi Pendidikan Al Quran di Tangerang, Banten, Selasa, 29 November 2022.
 
Waryono menyebut pengawalan dan komitmen menerapkan regulasi ini sangat penting. Sebab, kekerasan akan terus ada dan diproduksi bila tidak ada pengawalan dan komitmen.
 
“Kita harus menanamkan dalam benak dan hati, masyarakat yang tanpa kekerasan adalah cita-cita kita bersama,” ujar dia.
 
Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM, Abdul Qodir, mengingatkan standar perlindungan yang diatur dalam KMA ini harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Qodir meminta agar lokus maupun waktu kejadian spesifik terkait prosedur pelaporan.
 
“Kita harus tegas dalam hal ini. Harus ada aturan yang sifatnya tegas dan mengikat. Hal-hal terkait kekerasan dalam hal apa pun harus kita pungkas bersama,” kata Qodir.
 
Qodir juga menggarisbawahi pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pengawalan penerapan regulasi. Dia mengingatkan praktik di lapangan harus dilaksanakan sesuai aturan dengan penerapan sanksi ketat.
 
Selain sanksi, kata Qodir, KMA juga harus mengatur tentang prosedur dan upaya pencegahan kekerasan seksual. KMA akan diterapkan massif melalui satuan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia bila sudah disahkan. 
 
Baca juga: Catat! Rayuan dan Siulan Dapat Masuk Kategori Kekerasan Seksual Menurut PMA PPKS

 
(REN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif