Hal itu dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial serta pelanggaran kode etik oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Arya menilai munculnya berbagai kontroversi ini karena besarnya intervensi pemerintah pada ranah yudikatif dan lembaga penyelenggara pemilu.
“Untuk pemilu selanjutnya, negara harus menjadi penyelenggara saja jadi tidak terlibat jadi tim sukses dalam kontestasi,” kata Arya dikutip dari laman ugm.ac.id, Kamis, 15 Februari 2024.
Arya mengatakan meski di tingkat elite terjadi persaingan sengit dengan berbagai macam manuver, namun di tingkat akar rumput justru terjadi sebaliknya. Hal ini menunjukkan suasana tenang dan tidak terjadi polarisasi karena ada tiga pasangan calon kontestan pilpres.
Berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, terjadi polarisasi antar dua kubu pendukung karena hanya ada dua paslon. “Pada pemilu kali ini, di tingkat akar rumput cenderung lebih adem dibandingkan dengan pemilu lalu karena kontestan lebih dari dua kandidat,” kata dia.
Dia juga melihat di tingkat proses penyelenggara pemilu, sedikit ditemukan kasus anggota KPPS meninggal dunia akibat kelelahan. “Tidak banyak kita menemukan kasus meninggalnya anggota KPPS seperti di pemilu sebelumnya dikarenakan tidak siapnya penyelenggara di tingkat KPPS terkait durasi perhitungan suara dan jumlah surat suara yang banyak,” kata dia.
Meski demikian, ada beberapa catatan yang menjadi bahan penilaian bagi penyelenggara Pemilu 2024. Seperti ditemukannya surat suara yang rusak.
Selain itu, banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena terkendala persoalan administratif. “Ada catatan jumlah surat suara rusak dan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya perlu menjadi bahan evaluasi. Saya kira pengamanan pengiriman surat suara juga perlu ditingkatkan,” ujar dia.
Terkait upaya meningkatkan kualitas demokrasi dalam lima tahun ke depan, Arya berpendapat pemenang pilpres perlu merangkul seluruh aspirasi elemen masyarakat. Termasuk, aspirasi dari akademisi di berbagai kampus soal keprihatinan mereka pada demokrasi yang mengalami pelemahan dan lemahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada pelanggaran etik jelang pemilu baik di MK maupun di KPU.
“Pemenang pilpres sebaiknya merangkul juga aspirasi elemen publik yang memiliki kepentingan bagi kelangsungan kehidupan demokrasi kita,” ujar dia.
| Baca juga: Perkumpulan Jaga Pemilu Beberkan Sejumlah Temuan Pelanggaran |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
