Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, Medcom.id/Intan Yunelia.
Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, Medcom.id/Intan Yunelia.

Anak Sering Jadi Korban Kebijakan Pendidikan

Pendidikan kekerasan anak
Citra Larasati • 27 Desember 2018 20:08
Jakarta:  Selain kekerasan di sekolah, sepanjang 2018 ini bidang pendidikan KPAI juga mendapatkan laporan sebanyak 51 kasus terkait anak sebagai korban kebijakan.  Baik kebijakan yang dibuat sekolah maupun kebijakan yang ditetapkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (kota/kabupaten). 

Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, paling banyak adalah anak korban kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, yang mengeluarkan peserta didik dari sekolah ketika anak menjadi pelaku kekerasan.  "Termasuk tawuran antarpelajar. Kebijakan tersebut mengakibatkan anak-anak kehilangan hak atas pendidikan di sekolah, namun juga tidak pernah menghentikan tawuran itu sendiri," kata Retno saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun (Catahu) KAPI bidang Pendidikan di Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.

Anak didik yang dikeluarkan dari sekolah mau tidak mau akan pindah ke sekolah swasta yang lokasinya tidak jauh dari sekolah asal.  Di tempat baru tersebut, anak didik akan membentuk komunitas baru,  sehingga tawuran pelajar pun melibatkan lebih banyak sekolah karena di tempat baru bibit-bibit pencetus tawuran ditularkan oleh anak didik yang dikeluarkan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Kebijakan semacam itu tidak menghentikan tawuran pelajar, karena penyelesaiannya hanya memindahkan masalah, bukan mencari akar masalah untuk kemudian diselesaikan," terang mantan guru di SMAN 13 Jakarta. Baca: Cyber Bullying di Kalangan Siswa Meningkat di 2018

Dari pantauan KPAI, peserta didik yang menjadi korban kebijakan sistem zonasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018 juga cukup banyak. Di satu sisi, sistem zonasi PPDB bertujuan positif, untuk pemerataan kualitas pendidikan dan membuka akses pendidikan di sekolah negeri.

Namun faktanya banyak anak-anak calon peserta didik baru yang justru kehilangan akses masuk sekolah negeri karena pembagian zonasi di daerah tidak mempertimbangkan antara jumlah sekolah negeri di suatu wilayah dengan  banyaknya calon peserta didik yang mendaftar. "Ke depan, pembagian zonasi oleh Dinas-dinas Pendidikan diberbagai daerah tersebut harus dilakukan dengan cermat, akurat dan penuh pertimbangan sehingga tidak merugikan calon peserta didik," ungkap Retno.

Untuk itu, KPAI menyampaikan rekomendasi kepada Mendikbud untuk kebijakan system Zonasi dalam PPDB tahun 2019 agar dipersiapkan secara matang sejak jauh-jauh hari.   Terutama koordinasi antara Kemendikbud dengan dinas-dinas pendidikan di Provinsi dan Kota/Kabupaten agar mempertimbangkan pembagian zona.

"Dengan mempertimbangkan secara cermat dan berkeadilan penyebaran sekolah negeri dan penyebaran penduduk di suatu wilayah," tutupnya.



(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi