"Pemerintah perlu mengevaluasi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan bagi siswa-siswi di jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, yang saat ini hanya menitikberatkan pada pengetahuan teori semata," ujar Bamsoet melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Juli 2021.
Dia berpendapat bahwa pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus proporsional, kontekstual, dan eksploratif. Ia menilai pemerintah harus membuat kebijakan agar sekolah menerapkan dan menjunjung nilai-nilai demokratis.
Baca: Unik, Kelapa Sawit Diwacanakan Jadi Kurikulum Pendidikan
Salah satunya, kata dia, melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebab, perlu penguatan literasi kewarganegaraan untuk membentuk insan demokrasi di masa mendatang.
"Saya meminta pemerintah memastikan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membuka ruang kesempatan bagi siswa-siswi untuk memahami isu-isu yang berkembang di dalam kesehariannya dengan baik," ungkapnya.
Bamsoet memerinci, isu-isu keseharian itu seperti hak anak, kesetaraan gender, hak bagi penyandang disabilitas, dan kebhinekaan global.
??????"Sehingga siswa-siswi dapat membangun kemampuan untuk berpikir kritis, memahami etika dan konsep dari perilaku yang demokratis, dengan meningkatkan pengetahuan tentang budi pekerti," kata Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
