Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, MI/Susanto.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, MI/Susanto.

Orangtua Keluhkan Rencana Kenaikan SPP

Pendidikan Biaya Pendidikan
21 Juni 2018 19:30
Surabaya: Sejumlah orangtua siswa SMA/SMK di Surabaya, Jawa Timur mengeluhkan adanya wacana kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang akan diberlakukan di sejumlah sekolah di Kota Pahlawan ini.
 
"Ya, kalau SPP naik, agak pusing juga. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah pas-pasan," kata salah seorang warga Surabaya, Welly Hariyanto ketika dimintai pendapat terkait wacana kenaikan SPP di Surabaya, Kamis, 21 Juni 2018.
 
Menurut Welly, salah seorang anaknya tahun ini bakal masuk ke jenjang SMA/SMK setelah lulus dari SMP. Tentunya hal ini membuatnya harus mencari cara agar anaknya bisa melanjutkan sekolah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sehari-hari, Welly seperti dikutip dari Antara, membuka usaha warung kopi sebagai sumber pendapatan hidup. Begitu juga dengan istrinya, Heni Purwanti, di samping kesibukan mengurus rumah tangga sesekali juga ikut membantu menjaga warung kopi tersebut.
 
Hal senada juga dialami Djumain. Pria 48 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai kuli batu ini memiliki seorang putra yang kini sudah tidak bersekolah. Seharusnya, lanjut dia, putranya bersekolah di jenjang SMA/SMK, namun karena tidak ada biaya, maka keputusan untuk berhenti mengenyam bangku pendidikanpun harus diambil.
 
Dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan, Djumain harus menghidupi istri dan empat anaknya. "Ya, jujur sebenarnya sedih ketika anak saya tidak bisa bersekolah. Tapi, ya mau gimana lagi," katanya dengan nada pasrah.
 
Baca: Risma Minta Pemprov Kaji Ulang Biaya Pendidikan di Jatim
 
Wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK memang mengemuka di media beberapa hari terakhir. Penyebabnya, banyak sekolah yang merasa tidak mampu menjalankan operasional sekolah. Meski sudah adanya surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang besaran SPP, sekolah mau tidak mau harus mencari sumber dana operasional lain, yang dipungut dari siswa.
 
Sementara itu, banyaknya keluhan dari siswa putus sekolah yang masuk ke Pemkot Surabaya mengundang keprihatinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma mengungkapkan bahwa banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya, seperti dinas pendidikan, dinas
pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, hingga bagian kesejahteraan rakyat, yang mendapatkan keluhan dari masyarakat.
 
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan banyak siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek dalam jaringan (daring) atau online di sela-sela aktivitas belajar. Para siswa tersebut lantas didata hingga ke rumah masing-masing.
 
Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah. Menurut Risma, hal tersebut bertentangan dengan semangat kemerdekaan, dimana seharusnya seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan minimal wajib belajar dua belas tahun.
 
"Masa hanya yang mampu saja yang bisa bersekolah. Kalau begini kan sama saja saat era penjajahan dulu," kata Risma.
 
Oleh karenanya, Pemkot Surabaya mengaku tidak akan tinggal diam. Selama ini, para pelajar yang putus sekolah atau kedapatan berada di tempat-tempat yang tidak semestinya akan didata dan didampingi.
 
Pemkot Surabaya memberikan intervensi bagi keluarga mereka, seperti jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga penyaluran di bursa kerja. Hanya saja, upaya tersebut tetap tidak bisa terlalu banyak berpengaruh terhadap sektor pendidikan karena terhalang sejumlah aturan.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif