UNBK di Seluruh Sekolah Dinilai tak Realistis
Ilustrasi sejumlah siswa SMA mengikuti simulasi uji coba Ujian Nasional secara online, Ant - Reno Esnir
Jakarta:Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menyebut target pemerintah terhadap penyelenggaraan 100 persen Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun depan tidak realistis. Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2014, UNBK terkesan dipaksakan sehingga kerap mengalami banyak kendala.

"Tak usah lagi mengejar target-target yang ambisius, misal '2019 seluruh sekolah di Indonesia ditargetkan UNBK'. Ini kan pernyataan yang tidak realistis," ujar Satriwan kepada Medcom.id, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.


Padahal seharusnya, kata Satriwan, pemerintah tak perlu menekan sekolah untuk menyelenggarakan UNBK. Sebab, banyak sekolah yang dari segi sarana dan prasarana tidak mampu dan memadai.

"Kemendikbud jangan kesannya memaksakan agar seluruh sekolah UNBK, itu keliru. Harusnya bisa introspeksi diri bahwa wilayah kita itu luas dan beragam," ketusnya.

Contohnya daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sarana dan fasilitas di daerah-daerah tersebut seperti komputer, internet, dan jaringan masih belum memadai.

"Bahkan sekolah dan gurunya pun masih minim."

Di Batam misalnya, ratusan siswa SMKN 2 Batam terpaksa mengikuti ujian hingga tiga sesi lantaran keterbatasan komputer. Di SMKN Beringin Jaya, Dompu peladen (server) sekolah mengalami luar jaringan (offline) akibat listrik padam, ketika menyala pun harus mengatur ulang peladen karena virtual machine mengalami gangguan.

Bahkan agar bisa menyelenggarakan UNBK dengan lancar, SMA Negeri Kalisat, Jember terpaksa menggunakan jasa provider lain dengan membangun menara pemancar. Tak tanggung-tanggung, sekolah tersebut mengeluarkan anggaran untuk membangun menara pemancar sebanyak Rp110 juta.

"Ini kan akibat pemerintah pusat terkesan memaksa sekolah-sekolah agar seluruhnya ikut UNBK. Makanya apapun dilakukan sampai kepada hal-hal yang sifatnya memberatkan orang tua dan sekolah itu sendiri," tutur dia.

Maka itu, Satriwan meminta pemerintah untuk tidak memaksakan sekolah menyelenggarakan UNBK. Lagipula, UN bukan lagi menjadi penentu kelulusan siswa.

"Jadi semestinya UN itu santai saja, walaupun tak menghilangkan pesan tentang integritas dan kejujuran penyelenggaraannya," pungkas Satriwan.




(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id