Gedung Mahkamah Agung. Branda Antara
Gedung Mahkamah Agung. Branda Antara

Mahkamah Agung Tolak Gugatan Judicial Review Permendikbudristek PPKS

Pendidikan mahkamah agung Kemendikbudristek Pelecehan Seksual di Kampus Permendikbud PPKS Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual
Renatha Swasty • 19 April 2022 09:11
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materiil atau judicial review (JR) terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek itu hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi.  
 
“Kita (pemerintah) bersyukur, berdasarkan info yang termuat pada website kepaniteraan MA yang kami terima, bahwa MA telah menolak permohonan hak uji materill (JR) terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Saat ini kami menunggu relaas putusan dimaksud dari MA,” kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 April 2022.
 
Chatarina mengatakan Permendikbudristek ini merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual dan upaya penguatan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Hadirnya terobosan peraturan ini juga dimaksudkan agar terwujud lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri.
 
Dia mengapresiasi sivitas akademika se-Indonesia, berbagai lembaga masyarakat sipil, dan komunitas yang telah mendukung lahirnya peraturan menteri tersebut dan mengawal proses JR. Chatarina menuturkan lahirnya Permendikbudristek itu ialah momentum menyatukan langkah untuk melindungi warga pendidikan tinggi dari ancaman kekerasan seksual yang merusak masa depan.
 
"Saya mewakili Kemendikbudristek menyampaikan banyak terima kasih kepada sivitas akademika se-Indonesia serta berbagai lembaga masyarakat sipil dan komunitas yang telah mendukung melalui gerakan maupun amicus curiae agar Permendikbudristek PPKS tidak dibatalkan,” tutur Chatarina.  
 
Sebelumnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat mengajukan gugatan berupa JR kepada MA pada Rabu, 2 Maret 2022 dengan Nomor Perkara 34 P/HUM/2022. LKAAM meminta MA meninjau kembali penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi.  
 
Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2022, 92 persen responden yang mengetahui tentang Permendikbudristek PPKS mendukung keberadaan peraturan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Guru besar: Permendikbudristek PPKS Instrumen Paling Ditunggu Kampus
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif