Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Direvisi, Ini Juklak Terbaru KIP Kuliah

Pendidikan Kebijakan pendidikan Bantuan Pendidikan Anggaran Pendidikan KIP Kuliah
Arga sumantri • 10 November 2021 10:54
Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan penyesuaian Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Penyesuaian disebut dalam rangka menjaga akuntabilitas dan efisiensi besaran biaya pendidikan pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
 
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti menyampaikan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 2 Tahun 2021 telah diubah menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 22 Tahun 2021. 
 
"Beberapa poin penting dalam perubahan juklak ini antara lain, yang pertama, biaya pendidikan yang diusulkan harus dihitung berdasarkan besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program KIP Kuliah," kata Suharti dalam keterangannya, Rabu, 10 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Nadiem: Penyandang Disabilitas Diprioritaskan Menerima KIP Kuliah
 
Kemudian, lanjut Suharti, tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima Program KIP Kuliah dilakukan dengan menghitung jumlah total biaya pendidikan pada seluruh Mahasiswa non KIP Kuliah dibagi dengan jumlah Mahasiswa non-KIP Kuliah. Dengan begitu, bisa memastikan tidak ada peningkatan biaya pendidikan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah. 
 
"Jangan sampai biaya pendidikan penerima KIP Kuliah berbeda jauh dengan mahasiswa lain di kampus yang sama," ujarnya. 
 
Ia menegaskan bahwa penetapan besaran biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah tahun akademik 2021/2022 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Perguruan Tinggi kepada Puslapdik harus disesuaikan dengan juklak yang terkini. 
 
"Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah mulai tahun akademik 2021/2022 berdasarkan usulan yang disampaikan pemimpin Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang diatur dalam Persesjen Nomor 22 Tahun 2021 ini," tuturnya.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif