PPDB 2019 di Malang. Foto:  Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
PPDB 2019 di Malang. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Tinggal Menghitung Hari, Banyak Daerah Belum Punya Juknis PPDB

Pendidikan PPDB 2020
Citra Larasati • 26 Mei 2020 17:55
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempertanyakan kesiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Sebab hingga kini, masih banyak daerah yang belum mengeluarkan surat edaran dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PPDB 2020.
 
Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan beberapa KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah), hingga 20 Mei 2020 banyak daerah yang belum mengeluarkan surat edaran dan petunjuk teknis (juknis) PPDB di masa pandemi covid-19. "Padahal pelaksanaan PPDB tinggal menghitung hari," tegas Retno dalam keterangannya, Selasa, 26 Mei 2020.
 
Hingga 20 Mei 2020, KPAI baru mendapatkan surat edaran juknis PPDB dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatra Utara. Namun yang baru ditandatangani hanya Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Provinsi yang lain seperti NTB dan Sumatra Utara, kami dapatkan pada Jumat, 15 Mei 2020 lalu masih dalam bentuk draf, bahkan banyak daerah seperti Bengkulu, baru tahap Dinas Pendidikannya meminta daya tampung sekolah," sesal Retno.
 
Menurut Retno, jikajuknis saja masih dalam bentuk draf, KPAI mempertanyakan kapan waktu bagi dinas dapat menyosialisasikan juknis tersebut ke sekolah.Selain Juknis di level provinsi yang kewenangannya untuk SMA, SMK dan SLB, KPAI juga mendapatkan juknis dari Dinas Pendidikan kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Padang yang kewenangannya untuk jenjang pendidikan TK, SD dan SMP/sederajat.
 
Masih terkait PPDB, KAPD juga melaporkan kesiapan daerah dalam menggelar PPDB daring. "Provinsi Jawa Barat paling siap melaksanakan PPDB daring," sebut Retno.
 
Dari pantauan KPAI, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah melakukan berbagai persiapan PPDB. Di antaranya menyiapkan buku manual aplikasi sekolah yang sistematis dan terstruktur sehingga mudah dipahami langkah demi langkah oleh operator sekolah.
 
Selain itujuga menyiapkan bahan paparan PPDB dalam bentuk Power Point yang isinya menjelaskan juknis PPDB, bahkan Disdik Jawa Barat juga sudah melakukan sosialisasi kepada Kepala Cabang Dinas (KCB) Pendidikan se-Jawa Barat (ada 13 KCB untuk 27 kabupaten/kota).
 
Sosialisasi juga dilakukan terhadap para pengawas, kemudian para pengawas mensosialisasikan kepada para kepala sekolah, selanjutnya para kepala sekolah bertugas menyosialisasikan kepada para guru dan para orang tua siswa kelas IX SMP.
 
"Semua dilakukan secara daring, termasuk kepada para orang tua siswa calon pendaftar," imbuh Retno.
 
Baca juga:SMPN 52 Siapkan Delapan Skenario PPDB 2020
 
Bahkan kata Retno, Jawa Barat telah menyiapkan pengaduan PPDB untuk membantu para pendaftar. Setiap KCD memilikicall centerdengan nomor telepon yang bisa digunakan para pengadu.
 
Semua sekolah dan KCD diharuskan memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan dibuat berdasarkan SK Kepsek dan SK KCD. "Mereka bertanggung jawab terhadap pengaduan di levelnya masing. Nomor-nomor pengaduan PPDB juga ada dalam paparan soosialisasi dan juknis," sebutnya.
 
Untuk diketahui, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali membuka posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring. Pembukaan Posko ini secara rutin dilakukan KPAI setidaknya dalam tiga tahun terakhir.
 
Pengaduan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut, yakni e-mail pengaduan@kpai.go.id,WhatsApp: 0821-3677-2273,Facebook: kpai_officialIG : kpai_official,Twitter: @kpai_official.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif