Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril. Zoom.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril. Zoom.

Kemendikbud Pastikan Rekrutmen Guru PNS Tetap Ada

Pendidikan guru Kesejahteraan Guru Guru Honorer
Arga sumantri • 05 Januari 2021 12:14
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi para guru ke depan tetap akan ada. Kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril, menjelaskan, fokus tahun ini adalah perekrutan sampai dengan satu juta guru melalui jalur PPPK. 
 
"Formasi CPNS bagi guru tetap akan diadakan ke depannya, di samping perekrutan guru PPPK skala besar yang menjadi fokus pemerintah di tahun 2021," kata Iwan melalui keterangan tertulis, 5 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Iwan menegaskan, pemerintah mendorong agar para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru melamar menjadi guru PPPK. Kinerja yang baik sebagai guru PPPK akan menjadi pertimbangan penting jika yang bersangkutan melamar menjadi CPNS. 
 
"Kemendikbud terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya,” kata dia.
 
Baca: Rekrutmen Guru PNS Berpeluang Dibuka Lagi pada 2022
 
Tahun ini, pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2), untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK. Kebijakan ini telah diumumkan Kemendikbud pada 23 November 2020 dan menjadi fokus Badan Kepegawaian Negara (BKN) di tahun 2021.
 
Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud, Nunuk Suryani, menambahkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar PPPK. Misalnya, guru honorer K2 harus masuk dalam database BKN, dan guru honorer non-K2 sekolah negeri maupun swasta harus masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik). 
 
"Tidak ada kewajiban melampirkan sertifikat pendidik," kata Nunuk.
 
Sertifikat pendidik, kata dia, bukan menjadi syarat utama mendaftar PPPK. Yang utama adalah ijazah yang selaras dengan formasi yang disiapkan. Contohnya, untuk formasi guru SD, maka ijazah yang dibutuhkan adalah pendidikan guru SD. Demikian pula dengan formasi lainnya.
 
Nantinya, kata Iwan, setiap Pemerintah Daerah (Pemda) akan mengusulkan kebutuhan PPPK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Setelah kebijakan PPPK diumumkan, Kemendikbud bersama Kemenpan RB dan BKN gencar menggelar sosialiasi ke daerah untuk menjaring dan memetakan formasi guru PPPK yang dibutuhkan.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif