Ilustrasi. Foto: Branda Antaranews.
Ilustrasi. Foto: Branda Antaranews.

Wacana Honorer Dihapus, Pemkab Kudus Khawatir Kekurangan Guru

Pendidikan Guru Kebutuhan Guru Guru Honorer Kekurangan Guru Guru PPPK
Antara • 24 Januari 2022 22:05
Kudus: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan bahwa tenaga guru honorer yang berjumlah ratusan masih dibutuhkan. Sebab, jumlah guru berstatus aparatur sipil negeri (ASN) di berbagai jenjang sekolah daerah setempat masih terbatas.
 
"Jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan penghapusan honorer pada 2023, tentunya kami tidak berharap menyasar guru honorer karena ketersediaan guru ASN di masing-masing jenjang sekolah masih kurang," kata Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Harjuna Widada di Kudus, Senin, 24 Januari 2022.
 
Ia mengatakan, walaupun para guru honorer nantinya berkesempatan direkrut menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tentunya tidak semuanya bisa lolos dengan mudah. Sebab, ada tahapan seleksi yang dilalui.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi, dia mengaku, sangat kasihan karena mereka juga berperan mencerdaskan siswa.
 
Baca: Wow! Guru Penggerak Diklaim 99,9% Berhasil Tingkatkan Kemampuan Inovasi Guru
 
Jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kudus tercatat hanya ada 107 pegawai honorer daerah (PHD) yang bekerja di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
 
"Dari jumlah honorer sebanyak itu, meliputi tenaga administrasi dan tenaga operasional," kata Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus Putut Winarno.
 
Putut mengaku belum mendapatkan petunjuk teknis soal penghapusan tenaga honorer dari pemerintah pusat. Penghapusan honorer dilandasi kekhawatiran pemerintah terhadap pemerintah daerah yang terus menerus merekrut tenaga honorer.
 
Sementara berdasarkan pasal 88 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, instansi pemerintah melarang merekrut tenaga honorer, sedangkan ketentuan penghapusan honorer juga tercantum dalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif