Ilustrasi. Foto: MI/Adi Kristiadi
Ilustrasi. Foto: MI/Adi Kristiadi

Penghapusan Honorer Disebut Bertentangan dengan Ketersediaan Guru

Pendidikan Guru Tenaga Honorer Kebutuhan Guru Guru Honorer Kekurangan Guru
Ilham Pratama Putra • 26 Januari 2022 15:16
Jakarta: Pemberhentian tenaga honorer pada 2023 disebut hal yang bertentangan dengan kondisi yang ada. Terutama, terhadap keberadaan guru di Indonesia yang saat ini masih sangat bergantung pada guru honorer.
 
Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyatakan Indonesia masih akan kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 1,3 juta guru di tahun 2024. Solusi dari kekurangan itu sendiri saat ini masih ditopang oleh guru honorer.
 
"Sementara itu rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021 itu baru menampung 293 ribu guru honorer menjadi PPPK termasuk yang swasta. Artinya kita masih butuh satu juta guru," tutur dia kepada Medcom.id, Rabu 26 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Satriwan pun akhirnya mempertanyakan apakah target perekrutan guru ASN di tahun 2023 akan selesai sebanyak 1 juta. "Ini akan sulit, karena ini belum lagi yang non guru," sebut dia.
 
Baca: 2023 Tidak Ada Lagi Honorer, P2G Mewanti-wanti Ini
 
Menurutnya, pemerintah masih akan tetap membutuhkan tenaga honorer. Jika tenaga honorer, terlebih guru honorer diberhentikan serentak, maka tak ada yang bisa mengajar di sekolah negeri.
 
"Kalau dimaknai pemberhentian itu tahun 2023 pemberhentian secara total kepada honorer. Makanya enggak akan mungkin diberhentikan karena memang negara butuh, karena perekrutan ASN-nya minimalis ini," sebut dia.
 
Adapun aturan honorer tak lagi bekerja setelah 2023 itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. "Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan diselesaikan (pekerjaannya) sampai dengan tahun 2023," kata MenPAN-RB Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Selasa, 18 Januari 2022.
 
Aturan terkait manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu mengatur masa kerja honorer. Pegawai non-PNS instansi pemerintah tetap bekerja paling lama lima tahun sejak aturan itu diteken, atau pada 2023.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif