Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Gino Hadi.
Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Gino Hadi.

FSGI Minta Pemerintah Tetapkan Standar Gaji Guru Honorer

Pendidikan Kesejahteraan Guru Guru Honorer
Citra Larasati • 30 November 2020 14:16
Jakarta:  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah untuk menetapkan standar gaji guru honorer atau guru nonPNS.  Standar gaji guru honorer ini penting untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang telah membantu negara dalam menjalankan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
 
Hal ini sesuai dengan amanah dari UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat a yang menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. "Sudah hampir 15 tahun usia UU ini berlaku, tetapi tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang lahir untuk mengimplementasikan pasal tersebut,” kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, Senin, 30 November 2020.
 
Pasal ini juga menyebutkan, bahwa gaji guru itu seharusnya di atas kebutuhan hidup minimum. Artinya ada batasan, ada standar, yaitu kebutuhan hidup minimum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun yang terjadi di lapangan masih banyak yayasan maupun kepala sekolah yang menetapkan gaji guru honorer sesuai dengan seleranya masing-masing," ungkap Heru.
 
Penggunaan istilah kebutuhan hidup minimum ini sebenarnya berasal dari peraturan terkait dengan Ketenagakerjaan, sehingga jika dianalisis lebih lanjut maka sebagian besar aturan pada UU Guru Dosen beririsan dengan UU Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal-pasal yang terkait dengan guru honorer.
 
Baca juga:  KPAI: 86 Persen Sekolah Belum Siap Dibuka Januari 2021
 
Tetapi UU Ketenagakerjaan sendiri mulai tahun 2005 tidak lagi menggunakan standar kebutuhan hidup minimum, tetapi standar kebutuhan hidup layak yang dianggap lebih manusiawi.
 
"Pada titik ini kami menilai bahwa dari sisi pengupahan atau penghasilan ternyata nasib buruh lebih baik dari nasib guru,“ timpal Wasekjen FSGI, Mansur yang juga guru di Lombok.
 
Selanjutnya, Wasekjen FSGI lainnya, Fahriza Marta Tanjung, Wasekjen FSGI lainnya mengaku sangat miris jika pada saat ini masih ada guru yang digaji Rp100 ribu sampai Rp150 ribu per bulannya.
 
Bahkan gaji ini diberikan secara rapel, tiga bulan sekali, pada saat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicairkan. Kasus seperti ini, kata Fahriza, banyak terjadi pada sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru dan menggunakan Dana BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan sekolah.
 
"Jangan sampai upaya untuk mewujudkan pendidikan gratis melalui Dana BOS, sebagaimana yang sering digaungkan pemerintah, malah mengorbankan dan menyengsarakan guru." tegasnya.
 
Salah satu organisasi anggota FSGI, SeGI Medan, pernah melakukan survei pada 2011 yang menemukan bahwa gaji guru itu selayaknya 1,88 kali lipat dari UMR (Upah Minimum Regional).  Survei ini menggunakan Permennaker yang berlaku pada saat itu, terkait Komponen Hidup Layak untuk Pekerja Lajang, sebagai instrumen survei.
 
Namun untuk kebutuhan survei, instrumen Daftar Komponen Hidup Layak tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kerja guru. Termasuk juga dari sisi Kualifikasi dan Kompetensi guru, yang secara umum, lebih tinggi dari buruh.
 
Jika  hasil survei ini digunakan untuk menentukan gaji guru honorer yang layak, maka untuk kota-kota berikut, yang telah menetapkan UMR-nya pada tahun 2021, dapat ditentukan standar gaji guru honorernya seperti disajikan data berikut ini:
 
1.    Kabupaten Karawang Rp4.798.312 (UMR),  Rp9.020.8272 (Gaji Guru Layak)
2.    Kota Bekasi Rp. 4.782.936 (UMR), Rp8.991.9203 (Gaji Guru Layak)
3.    Kabupaten Bekasi Rp 4.791.844 UMR), Rp 9.008.6674 (Gaji Guru Layak)
4.    DKI Jakarta Rp 4.416.186 (UMR), Rp8.302.4305 (Gaji Guru Layak)
5.    Kota Depok Rp4.339.515 (UMR), Rp8.158.2886 (Gaji Guru Layak)
6.    Kota Surabaya Rp4.300.479 (UMR), Rp. 8.084.901 (Gaji Guru Layak)
7.    Kabupaten Gresik Rp4.297.030 (UMR), Rp8.078.4168 (Gaji Guru Layak)
8.    Kabupaten Sidoarjo Rp4.293.581 (UMR), Rp. 8.071.9329 (Gaji Guru Layak)
9.    Kabupaten Pasuruan Rp4.290.133 (UMR), Rp8.065.450 (Gaji Guru Layak)
10.  Kabupaten Mojokerto Rp4.279.787, Rp8.046.000 (Gaji Guru Layak)
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif