Guru tersebut pun, kata Nadiem, terpaksa mengajar di enam kelas berbeda secara bersamaan. "Situasi ini jelas-jelas membutuhkan perhatian kita semua agar segera ditangani," ungkap Nadiem, dalam Rakornas Kepegawaian BKN 2021, Kamis, 1 Juli 2021.
Tidak hanya jumlah guru profesional, pekerjaan rumah lain terkait guru yang ia temui adalah kesejahteraan guru honorer. Masih banyak guru honorer mendapat gaji tak layak, bahkan hanya sekitar Rp150 ribu-350 ribu per bulan yang disebabkan perbedaan kemampuan sekolah dalam menggaji guru honorer.
Baca juga: Sebanyak 88% Guru non-PNS di Indonesia Belum Tersertifikasi
Untuk itu, dengan program Satu Juta Guru PPPK yang saat ini tengah berjalan, Nadiem berharap tiga tantangan dalam persoalan guru dapat ditangani. Pertama, perubahan status dari honorer ke ASN akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi.
Kedua, akan lebih banyak guru yang bekesempatan mengikuti program peningkatan profesi dengan sertifikasi untuk jaminan peningkatan kompetensi dan karier jangka panjang guru, serta meningkatnya kualitas pendidik yang diterima pelajar Indonesia.
Baca juga: Nadiem: Sekolah Negeri Kekurangan Lebih dari Satu Juta Guru
Ketiga, program satu juta guru ASN PPPK juga akan menjadi alternatif rekrutmen berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2020. Ditambah lagi sebanyak 59 persen guru honorer di sekolah negeri saat ini telah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak lagi dapat mengikuti tes CPNS, karena sudah melewati batas usia yang dipersyaratkan.
"Adanya program ini juga akan membantu guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di sekolahnya," kata Nadiem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
