Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Zoom
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Zoom

PGRI Minta Aturan Rekrutmen PPPK Guru dan Passing Grade Direvisi

Pendidikan Guru Kesejahteraan Guru Kebutuhan Guru Guru Honorer Guru PPPK
Ilham Pratama Putra • 24 September 2021 11:30
Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan sikap terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2021. Salah satunya, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan rekrutmen Aparatur Sipil negara (ASN) PPPK Guru.
 
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan, pihaknya mendapat sekitar 19.752 aduan dan masukan dari para guru honorer dari berbagai daerah seluruh Indonesia terkait rekrutmen PPPK. Salah satu nya, rekrutmen PPPK guru dianggap tidak mempertimbangkan rasa keadilan.
 
Seleksi PPPK disebut juga mengabaikan penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer yang selama ini melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru. Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Pemerintah) melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen PPPK sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru," kata Unifah melalui siaran pers, Jumat, 24 September 2021.
 
PGRI juga meminta manajemen pelaksanaan seleksi ASN PPPK diperbaiki agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Unifah mengatakan, dunia pendidikan Indonesia dalam keadaan gawat darurat kekurangan guru.
 
Baca: Nadiem dan Komisi X Sepakat Penundaan Pengumuman Seleksi PPPK Guru
 
Kemudian, PGRI meminta seleksi PPPK guru honorer usia 35 tahun ke atas, dilakukan melalui proses antarsesama mereka dengan mempertimbangkan masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja. Terkait rekrutmen bagi guru honorer yang berada di daerah 3T, dilakukan proses seleksi antarsesama guru honorer di daerah tersebut dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi mereka.
 
Pemerintah juga diminta meninjau ulang tingkat kesukaran soal kompetensi teknis yang terlalu menekankan pada aspek kognitif. Caranya, dengan memberikan afirmasi yang berkeadilan nilai akumulatif berupa linearitas, masa kerja, portofolio, prestasi, nilai seleksi kompetensi manajerial, sosio kultural, dan wawancara.
 
Memperhatikan begitu banyaknya para guru honorer yang tidak mencapai passing grade kompetensi teknis, kata dia, pemerintah harus meninjau kembali kesahihan perangkat tes. Pengabdian guru honorer yang begitu panjang jangan dihapus begitu saja dengan hasil tes kompetensi teknis yang lebih menilai aspek kognitif semata. 
 
"Bagi mereka yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas seleksi tetap diberikan kesempatan mengikuti seleksi di masa mendatang setelah melalui proses pembinaan (capacity building)," jelasnya.
 
Terakhir, PGRI meminta rekrutmen guru ASN di masa mendatang dilakukan melalui jalur CPNS dan PPPK. 
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif