Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi. Foto: Dok. PGRI
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi. Foto: Dok. PGRI

Peta Jalan Pendidikan, PGRI: Tidak Jelas Apa yang Ingin Dicapai

Pendidikan guru Kebijakan pendidikan Peta Jalan Pendidikan
Ilham Pratama Putra • 19 Januari 2021 13:21
Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merancang Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035.  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap Peta Jalan Pendidikan tersebut harus disusun berdasarkan potret dunia pendidikan.
 
"Potret pendidikan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Itu adalah potret pendidikan nyata keberagaman, kesulitan itu belum menjadi landasan untuk menyusun PJP," kata Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR yang digelar secara virtual, Selasa, 19 Januari 2021.
 
Hingga saat ini dia beranggapan, penyusunan peta jalan pendidikan pun tidak berlandaskan latar belakang pemikiran dan kajian akademis yang jelas. Padahal, itulah yang dapat dijadikan modal untuk memahami kondisi berbagai wilayah Indonesia yang beragam.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, pihaknya tidak menemukan konsep peta jalan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab, rancangannya terlihat kurang berdasarkan bukti, pragmatis, dan terlalu teknis.
 
"Padahal diminta untuk dijadikan sebuah peta negara untuk memastikan Indonesia ke depan dalam hal pendidikan, ini jadi tidak jelas apa yang ingin dicapai," tambahnya.
 
Baca juga:  PLKP: Peta Jalan Pendidikan Mengecilkan Peran Lembaga Kursus
 
Unifah justru melihat rancangan Kemendikbud ini seakan-akan Indonesia baru akan memulai perjalanannya di dunia pendidikan. Banyak arah kebijakan yang belum jelas.
 
"Akhirnya tidak ada efisiensi dan seolah-olah memulai dari titik nol," terang dia.
 
Langkah Kemendikbud yang sering ingin mengacu pada Programme for International Student Assessment (Pisa) juga dirasa masih kurang greget. Sebab masih banyak poin penting lainnya yang mesti digali.
 
"Hal yang perlu dipertimbangkan adalah dengan berpegang kepada sebuah ukuran yang relevan dengan masalah sosial budaya yang real di masyarakat kita," pungkasnya.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif