Guru sedang mengajar di muka kelas. Foto: Istimewa
Guru sedang mengajar di muka kelas. Foto: Istimewa

Selisih Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen Rp2 Triliun Siap Dibayarkan

Pendidikan Kenaikan PPh Tunjangan Guru Kesejahteraan Guru Guru Honorer Madrasah
Citra Larasati • 23 Juni 2021 13:00
Jakarta:  Usulan anggaran untuk pembayaran selisih tunjangan kinerja (tukin) guru dan dosen binaan Kementerian Agama (Kemenag) yang terutang sejak 2015 hingga 2018, sudah disetujui Pemerintah.
 
"Alhamdulillah, usulan Kemenag terkait anggaran selisih tukin yang terutang dari 2015 sampai 2018 sudah disetujui. Total anggarannya lebih dari Rp2 triliun," kata Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Rabu, 23 Juni 2021.
 
Menurutnya, sejak dilantik menjadi Menag, Yaqut kerap mendapat keluhan dari guru terkait selisih tukin yang tidak kunjung dibayar. Menag lalu mengomunikasikan hal tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai tindak lanjut, Menag lalu mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan No. B-071/MA/KU.01.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Usulan Tambahan Anggaran tahun 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Alhamdulillah, Menteri Keuangan langsung memberikan respons yang sangat positif dengan menerbitkan Surat No: S-103/MK.2/2021 tanggal 30 Mei 2021 tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN, yang menetapkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp2,03 triliun," ujarnya.
 
Anggaran ini, kata Yaqut, sekarang sudah tersedia dalam DIPA satker dan siap dibayarkan atau dicairkan di KPPN setempat.  Penyelesaian pembayaran selisih tukin guru dan dosen terutang 2015-2018 ini, kata Menag, diperuntukkan bagi 95.930 tenaga pendidik.
 
Baca juga:  Bertahap, Tunjangan Profesi Guru Madrasah Cair Tiga Bulan
 
Terdiri atas 85.820 guru dan 10.100 dosen. Mereka tersebar pada 2.455 satuan kerja, meliputi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota, serta Madrasah Tsanawiyah (MTsN), dan Madrasah Aliyah (MA).
 
"Seluruh pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab, harus mempercepat pencairan anggaran ini sesuai dengan mekanisme dan regulasi keuangan yang berlaku. Jaga akuntabilitas. Tidak boleh ada pemotongan dan penyelewengan," tegasnya lagi.
 
Menag berharap terbayarnya selisih tukin yang terutang ini bermanfaat bagi para guru dan dosen, utamanya dalam menghadapi pandemi covid-19. "Terus berupaya tingkatkan skills, produktivitas, dan kualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara dan sesuai tantangan zaman," tandasnya.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif