Ilustrasi guru. MI/Gino Hadi
Ilustrasi guru. MI/Gino Hadi

HGN 2022 Dihiasi Karut Marut Seleksi PPPK hingga Guru Terjebak Pinjol

Faustinus Nua • 25 November 2022 19:12
Jakarta: Nasib guru khususnya guru honorer belum ada perubahan menuju perbaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022. Adapun seleksi guru PPPK yang semula diharapkan menjadi solusi minimnya kesejahteraan guru, makin terlihat carut marut.
 
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memandang peringatan HGN 2022 harus dijadikan momentum tepat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi semua kebijakannya mengenai guru. P2G menilai ada beberapa catatan kritis evaluatif terkait persoalan guru di Tanah Air saat ini.
 
Pertama, kesejahteraan guru khususnya honorer masih jauh panggang dari api. Padahal, negara berutang besar kepada guru honorer yang berjumlah lebih dari 1 juta orang. Mereka masih digaji jauh di bawah UMP/UMK daerah. Rata-rata Rp500 ribu-Rp1 juta perbulan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Padahal berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial," ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dikutip dari laman mediaindonesia.com, Jumat, 25 November 2022.
 
Dia menjelaskan Indonesia tengah mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Proses dan keberlanjutan pembelajaran di sekolah selama ini sangat ditopang tenaga guru honorer.
 
“Sampai 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Pada 2021 saja kita membutuhkan 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional. Tapi sialnya, hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari Pemda. Lebih mengenaskan, sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK namun tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini,” beber dia.
 
Satriwan menyebut janji Mendikbudristek dan MenpanRB mengangkat 1 juta guru ASN PPPK tinggal janji saja. Lagi-lagi, guru honorer dighosting pemerintah.
 
Janji mengangkat 1 juta guru gagal total, sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang, belum lagi guru madrasah swasta yang tidak bisa ikut seleksi dan terkesan diskriminatif.
 
Dia menjelaskan mestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021. Namun faktanya sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ke-3 alias molor 1 tahun. Sementara itu, 193 ribu guru yang tak dapat formasi tidak jelas nasibnya seperti apa.
 
"Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat yayasan. Bukannya untung ikut seleksi PPPK, malahan buntung," kata dia.
 
Kedua, P2G sangat menyayangkan masih terjadinya kekerasan (bullying) di satuan pendidikan baik yang korbannya siswa maupun guru. P2G mendesak organisasi profesi guru terlibat memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak seperti UU Perlindungan Anak bagi guru agar tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik siswa.
 
P2G juga mendesak Dinas Pendidikan tiap daerah proaktif mengedukasi bahkan memfasilitasi sekolah agar menjadi sekolah ramah anak. Selain itu, P2G juga menyoroti maraknya guru yang terjebak pinjaman online (pinjol).
 
Guru sebagai figur pendidik semestinya bertindak rasional dan melek literasi finansial ternyata sebaliknya. Data OJK menyebut 42 persen masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah guru, artinya guru paling banyak terjebak pinjol. Ini fakta sangat menyedihkan sekaligus menimbulkan pertanyaan lebih lanjut.
 
“Apakah 42 persen guru yang terjebak pinjol itu berstatus guru honorer atau swasta dengan upah yang tidak layak? Atau statusnya PNS? Jika yang kena guru honorer, kami rasa pantas saja, dampak buruk rendahnya gaji mereka. Gelap mata, pakai jalan pintas. Gaji sebulan 500 ribu punya anak lebih 2 orang. Upah minimum pun tidak. Apalagi sejahtera, solusi memenuhi kebutuhan hidupnya ya ikut pinjol,” kata Satriwan.
 
Baca juga: Nadiem Ajak IGI Gotong Royong Majukan Pendidikan Indonesia

 
(REN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif