Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Dwi Septiawai Djafar di DPR/Medcom.id/Theofilius
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Dwi Septiawai Djafar di DPR/Medcom.id/Theofilius

DPR Didorong Membuat Regulasi Pembatasan Dana Kampanye

Pemilu pemilu
Theofilus Ifan Sucipto • 20 Februari 2020 16:48
Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Dwi Septiawai Djafar, menyinggung perolehan dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ada selisih dana Rp10,3 miliar antara calon laki-laki dan perempuan.
 
Untuk menghadirkan kontestasi yang adil bagi kedua calon, Septi mendorong DPR dan pemerintah membuat regulasi membatasi dana kampanye."Eksekutif dan legislatif penting membangun kesepahaman dari pimpinan partai politik. Parpol pun harus memberi dukungan," kata Septi diKompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 20 Februari 2020.
 
Pernyataan Septi itu didasari penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Riset tersebut mengungkap penerimaan dana kampanye perempuan lebih rendah dibanding laki-laki di Pemilu 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dana kampanye yang diterima perempuan di Pemilu 2019 hanya Rp 13,8 miliar. Sedangkan kaum laki-laki menerima dana kampanye Rp 24,1 miliar.
 
DPR Didorong Membuat Regulasi Pembatasan Dana Kampanye
Ilustrasi/Medcom.id
 
Menurut Septi, pendanaan kampanye merupakan faktor utama dalam pemilu. Namun uang bukan satu-satunya kunci memenangakan kontestasi.
 
"Kalau uang adalah segalanya, calon legislatif wanita mundur semua. Uang penting, tapi bukan satu-satunya faktor," kata dia.
 
Septi menyebut perempuan lebih fokus pada eksekusi dana kampanye. Tentunya dengan memahami terlebih dahulu muasal dana, baik daripartai politik, individu atau kelompok.
 
"Selain itu manajemen atau pengelolaan dana yang betul. Ini harus disadari pelaku politik," ujar Septi.
 
Di sisi lain, Septi juga mengkritisi masalah eksekusi dana kampanye yang tak pada tempatnya. Misalnya alokasi dana untuk hal-hal tak logis seperti politik uang.
 
"Kita tidak bisa prediksi (politik uang) dan tidak muncul dalam laporan kampanye. Ini yang membuat kisruh dana kampanye," tutur Septi.
 

(ADN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif