Pemilu. ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Pemilu. ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional Perlu Revisi UU

Pemilu pemilu serentak 2019
Whisnu Mardiansyah • 23 April 2019 16:28
Jakarta: Wacana pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal menguat setelah Pemilu serentak 2019. Namun, wacana ini hanya bisa dijalankan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 
Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan menyerentakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 14/PUU-XI/2013. Hal ini dituangkan ke dalam UU Pemilu.
 
"Maka usulan pemecahan pelaksanaan pemilu ini juga memiliki kendala dari aspek landasan hukum karena sudah ada putusan MK," jelas Awi, sapaan karibnya, di Jakarta, Selasa, 23 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wacana pemecahan pemilu nasional (pilpres, pileg DPR RI dan DPD) dengan pemilu daerah (pilkada dan DPRD) dipastikan terkendala regulasi hukum. Dari putusan MK, pilkada tidak termasuk bagian dari rezim pemilu.
 
"Kesimpulannya bahwa pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama. Jika kemudian ada tafsir baru terhadap keserentakan yang dimaksud putusan MK, maka ada peluang untuk mengubahnya di RUU Pemilu," kata Awi.
 
Salah satu cara untuk mengubah putusan MK itu perlu dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen perlu langsung fokus mengatur mengenai pelaksanaan pemilu.
 
Baca: Pemilu Indonesia Bisa Jadi Panutan Negara Lain
 
Sebelumnya, pemilu tahun ini dinilai terlalu kompleks terutama saat proses rekapitulasi suara yang memakan waktu panjang. Lamanya proses penghitungan suara menyebabkan banyak petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tumbang hingga meninggal.
 
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan berharap sistem pemilu serentak dikaji ulang. Alasannya, pemilu serentak membuat beban kerja petugas KPPS menjadi lebih berat dan berkali lipat.
 
"Konsekuensi logis dari pemilu serentak kan volume pekerjaan menjadi sangat meningkat. Semoga ini menjadi masukan bagi pembuat undang-undang untuk memformulasikan sistem pemilu untuk pemilu berikutnya," ujar Wahyu ketika dihubungi, Jakarta, Minggu, 21 April 2019.

 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif