Ketua Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto. MI/Susanto
Ketua Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto. MI/Susanto

Kubu Prabowo Jadikan Formulir C7 Celah Mengungkap Kecurangan

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Faisal Abdalla, Fachri Audhia Hafiez • 14 Juni 2019 15:32
Jakarta: Kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut ada masalah dalam penggunaan dokumen C7 di berbagai daerah. Formulir C7 merupakan dokumen yang mencatat daftar hadir pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 
"Di Jawa Timur, C7 di Kabupaten Sidoarjo hilang," kata Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto dalam persidangan di Mahkamah Konstisusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Bambang mengatakan formulir C7 adalah salah satu dokumen penting yang digunakan untuk mengonfirmasi banyaknya pemilih. Menurut Bambang, kasus hilangnya C7 di Sidoarjo tengah diproses di pengadilan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ada banyak daerah lain yang formulir C7-nya juga tidak ada dan kelak akan dibuktikan di persidangan," ujarnya.
 
Bambang juga membeberkan saksi Prabowo-Sandi juga mendapati temuan masalah C7 di tiga TPS. Namun, Bambang tak memerinci nomor dan wilayah TPS dimaksud berada."Saksi Prabowo-Sandi di TPS tersebut telah menuliskan keberatannya pada kejadian tersebut di forum model C2," jelasnya.
 
Bambang menambahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di berbagai wilayah membuka kotak suara pada dua hingga tiga hari sebelum persidangan atau setelah penetapan hasil rekapitulasi tingkat nasional. Bambang menyebut sumber informasinya berasal dari pemberitaan media massa.
 
"Salah satu tujuannya, menurut media, adalah untuk mengambil formulir daftar hadir. Jadi, di satu sisi para saksi pada saat pemungutan suara tidak dapat mengakses formulir dimaksud, tetapi justru kotak suaranya dibuka untuk mengambil daftar hadir," paparnya.
 
Baca: Pidato SBY Dijadikan Bukti Petunjuk Keterlibatan Intelijen
 
Menurut dia, tindakan ini menyalahi aturan. Sebab, lanjutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan kalau kotak suara dan isinya merupakan milik publik yang harus dijaga keutuhan dan kemurniannya. "Bukan dokumen milik KPU atau termohon."
 
Bambang mengutip Pasal 401 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017. Merujuk aturan ini, kata dia, KPU tingkat kabupaten/kota harus memastikan kotak suara dan isinya utuh setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.
 
"Kotak suara dimaksud hanya bisa dibuka atas rekomendasi penghitungan suara ulang oleh pengawas atau dibuka atas perintah pengadilan," ungkapnya.
 
Kuasa hukum Prabowo-Sandi pun menyimpulkan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU di berbagai daerah tidak didasarkan atas rekomendasi pengawas pemilu dan putusan pengadilan. Hal ini disebut menyalahi tata cara prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terlebih, menurut Bambang, KPU tidak pula langsung mengunggah formulir ke Situng KPU agar transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 
"Ada kekhawatiran potensi terjadi kecurangan dengan melakukan rekayasa atas formulir daftar hadir tersebut," pungkasnya.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif