PBB dan Hanura Akui Daftarkan Eks Napi Korupsi
Ilustrasi--Medcom.id
Jakarta: Ada tujuh eks napi korupsi yang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPR RI. Sebanyak tujuh eks napi korupsi itu diantaranya, didaftarkan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hanura.

PBB mengaku sempat mendaftarkan mantan Kabareskrim Susno Duadji sebagai bacaleg DPR di daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Namun, Susno sudah mundur dari pencalonan.


"Pak Susno tidak digantikan. Tapi setahu saya sudah mengundurkan diri sebelum dicoret (oleh KPU)," kata Ketua Bidang Pemenangan Presiden DPP PBB Sukmo Harsono saat dikonfirmasi di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Agustus 2018.

Susno pernah ditahan selama dua tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dia divonis bersalah dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Baca: 202 Eks Koruptor Nyaleg di Daerah

Susno dianggap menyalahgunakan kewenangan, karena menerima hadiah Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus. Susno juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp4 miliar.

Sukmo mengaku tak mengetahui Susno pernah berperkara rasuah. Dia juga menegaskan Susno bukan kader asli PBB.

"Karena dia datang kita anggap mantan pejabat yang pernah berprestasi, lalu pindah ke PBB dan mencaleg kita terima. Ternyata dalam screening KPU dia pernah terlibat dalam tindakan korupsi. Ini di luar perkiraan kita. Kalau dari kader kita sendiri enggak ada sama sekali (eks napi korupsi)," tandasnya.

Baca: Lima Eks Napi Korupsi yang Nyaleg di DPR RI Sudah Diganti

Sementara itu, Wasekjen DPP Hanura Bona Simanjuntak mengakui sempat mendaftarkan mantan terpidana kasus korupsi APBD Kabupaten Nunukan, Abdul Hafid Ahmad. Namun, Abdul yang juga merupakan mantan Bupati Nunukan itu sudah diganti dengan calon lain.

"(Dicalonkan) di (dapil) Kalimantan Utara. cuma ada satu (eks napi korupsi) dan langsung diganti, begitu dengar dari masyarakat," ungkap Bona.

Dia menegaskan penggantian Abdul sesuau arahan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Bona menegaskan OSO keberatan Hanura mencalonkan bacaleg eks napi korupsi.

"Ini sudah pasti kami dari Hanura telah melakukan penelitian, memang beliau sudah terpidana dua tahun. Kebijakan dari ketum pastinya itu sangat keberatan," tandasnya.

Selain PBB dan Hanura, sebelumnya dua parpol yang mengaku telah mengganti bacaleg eks napi korupsi adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar. PKB mengaku telah mengganti tiga bacaleg eks napi korupsi pada tahapan perbaikan kemarin.

"Iya diganti (tiga) bacaleg eks napi korupsi," kata Ketua DPP PKB, Lukman Edy di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 31 Juli 2018.

Edy tak mau menyebut siapa bacaleg eks napi korupsi yang diganti tersebut namun dia menegaskan bacaleg DPR RI yang diganti PKB hanya tiga orang itu. Mereka mendaftar di daerah pemilihan (dapil) Aceh, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara. Sementara untuk bacaleg di tingkat daerah diserahkan ke level masing-masing.

"Kita tahunya cuma tiga ini yang DPR RI. Yang lain (bacaleg eks napi korupsi) di level masing-masing," tukas Edy.

Sementara itu, Partai Golkar juga mengaku sudah mengganti dua bacaleg eks napi korupsi. Partai Golkar sempat mengakui kedua eks napi korupsi yang dicalonkan itu yakni Ketua DPD Golkar Aceh Teuku Muhammad (TM) Nurlif dan Ketua Harian Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono.

"Kita mengganti kedua eks napi korupsi itu sesuai keputusan DPP Partai Golkar," kata Liaison Officer (LO) Partai Golkar, Ichsan Firdaus.



(YDH)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id