Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Denny Indrayana (kedua kanan). Antara/Hafidz Mubarak
Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Denny Indrayana (kedua kanan). Antara/Hafidz Mubarak

BIN dan Polri Dituding Tidak Netral

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Faisal Abdalla, Fachri Audhia Hafiez • 14 Juni 2019 14:10
Jakarta: Kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri tidak netral di Pilpres 2019. Hal ini dianggap sebagai bentuk kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
 
"Mudah untuk dipahami ketidaknetralan Polri dan BIN adalah bentuk kecurangan yang TSM, karena melibatkan aparatur negara, direncanakan, dan bersifat seluruh Indonesia," kata Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dalam persidangan di Mahkamah Konstisusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Denny mengatakan, ketidaknetralan Polri dan BIN secara langsung atau tidak langsung bertindak sebagai tim pemenangan paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut dia, situasi itu membuat kontestasi menjadi tidak seimbang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena pada akhirnya paslon 02 bukan hanya berkompetisi dengan paslon 01, tapi juga dengan presiden petahana," ungkapnya.
 
Denny mengakui, dalil ketidaknetralan Polri dan BIN memang sulit dibuktikan. Namun, kata dia, bukan berarti dugaan kecurangan Polri dan BIN tak bisa dibuktikan.
 
Baca: Kubu Prabowo Kutip Pernyataan Yusril saat Gugatan Pilpres 2014
 
Denny mengatakan, salah satu dugaan adanya pelibatan Polri yakni merujuk kepada keterangan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, Jawa Barat, yakni AKP Sulman Aziz, yang sempat mencuat di media. Kendati, AKP Sulman Aziz sejatinya telah mencabut pengakuannya.
 
"Meskipun pengakuannya itu dicabut, tidak berarti pengakuannya menjadi tidak benar," kata dia.
 
Denny menyebut indikasi ketidaknetralan Polri lainnya yakni informasi kalau Korps Bhayangkara membentuk tim buzzer. Informasi ini, kata Denny, juga sudah banyak dimuat di media massa.
 
Indikasi lainnya, Denny menyebut Polri mendata kekuatan dukungan capres hingga ke desa. Pendataan itu disebut untuk mematangkan kekuatan dukungan sekaligus menguatkan strategi pemenangan paslon 01.
 
Sementara, kuasa hukum Prabowo-Sandi tidak memerinci bukti-bukti adanya ketidaknetralan BIN di Pilpres. Ia menyebut akan membuktikannya di sidang pembuktian.
 
Denny hanya menjelaskan indikasinya bisa dibaca dari kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati saat menjadi Presiden.
 
"Diindikasikan pada kehadirannya di ulang tahun PDI Perjuangan, yang tidak dilakukan pada acara partai lainnya," ujarnya.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif