Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Foto: Medcom.id/M Syahrul Ramadhan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Foto: Medcom.id/M Syahrul Ramadhan

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Tidak Sempurna Sejak Awal

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Muhammad Syahrul Ramadhan • 18 Mei 2019 07:00
Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menilai, sepanjang sejarah Indonesia, pelaksanaan pemilu memang belum sempurna. Sejak pemilu pertama digelar, sejumlah masalah masih saja meliputi pesta demokrasi tersebut.
 
"Pemilu di Indonesia sejak awal bukan tanpa masalah. Itu perlu kita tahu bersama. Belum ada pemilu yang benar-benar clear. Kita pahami bersama," kata Zoelva dalam diskusi Tantangan MK dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.
 
Dasar Mahkamah Konstitusi dibentuk juga, kata dia, salah satunya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu, ia meyakini, pelaksanaan Pemilu 2019 ini juga masih jauh dari kata sempurna.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau pemilu 2019 benar-benar clear itu luar biasa, kalau ada masalah, ya masalahnya belum tuntas karena demokrasi kita belum benar-benar baik" ujarnya.
 
Menurut dia, sejak awal pemilu dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 juga sudah diliputi sejumlah masalah. Apalagi saat pelaksanaan pemilu di era Orde Baru dari tahun 1971 hingga 1997.
 
Pun pelaksanaan Pemilu 1999, atau pemilu pertama pascareformasi juga masih terdapat sejumlah masalah. Kala itu partai politik saling mengawasi, dan hanya satu parpol yang sangat dominan.
 
"Karena saling mengawasi, mengontrol, maka KPU tidak bisa mengambil keputusan. Deadlock," ujarnya.
 
Kemudian, Zoelva juga menceritakan pengalamannya pada Pemilu 2004. Saat itu, Susilo Bambang Yudhono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil memenangi Pilpres.
 
Kemenangan SBY-JK saat itu pun langsung ramai-ramai disengketakan oleh lawan-lawan politiknya. Hal serupa juga terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2009.
 
"2009 juga demikian, termasuk saat itu Ibu Bega berpasangan dengan Pak Prabowo, Pak Amin Rais dan Wiranto saat itu juga menggugat ke MK," terangnya.
 
Hal serupa juga terjadi saat pelaksanaan Pemilu 2014. Saat itu, kemenangan Jokowi yang maju bersama Jusuf Kalla juga digugat oleh Prabowo yang saat itu maju bersama Hatta Radjasa.
 

(DMR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif