Wakil Ketua TKN-KIK Abdul Kadir Karding. Medcom.id/Fachri Audia.
Wakil Ketua TKN-KIK Abdul Kadir Karding. Medcom.id/Fachri Audia.

TKN: KPU Tak Persoalkan Jabatan Ma'ruf

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
M Sholahadhin Azhar • 13 Juni 2019 21:16
Jakarta: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding tak habis pikir jabatan Ma'ruf disoal kubu sebelah. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mempersoalkan hal tersebut.
 
"Lembaga yang punya kewenangan si A lolos atau tidak, tidak ada masalah, lalu apalagi yang harus dipersoalkan," kata Karding saat dihubungi, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Menurut UU juga, kategori perusahaan pelat merah merupakan lembaga yang mendapat penyertaan modal langsung dari negara. Sementara dua bank syariah tempat Ma'ruf menjabat merupakan anak perusahaan BUMN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Secara teknis, Karding menyebut kedua lembaga keuangan itu tak bisa dikategorikan sebagai BUMN. KPU paham mengenai hal itu. Sehingga posisi Ma'ruf tak disoal.
 
"KPU telah melakukan pencermatan dan penelitian terhadap berkas dan syarat-syarat calon," kata dia.
 
Penyelenggara akhirnya memutuskan dan memperbolehkan Ma'ruf mendampingi Jokowi. Karena memang tak ada masalah dalam jabatan Mustasyar PBNU itu.
 
"Oleh karena itu tidak ada masalah, apalagi sebnernya itu tidak perlu masuk dalam gugatan ke MK karena harusnya selesainya di KPU kemarin," pungkasnya.
 
Tim hukum Prabowo-Sandi sebelumnya mempermasalahkan posisi Ma'ruf di dua bank syariah. Hal ini pun menjadi materi tambahan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Hasyim Asy'ari menyebut perkara hukum serupa ini sejatinya sudah pernah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil putusan kasus ini pun menjadi pegangan KPU.
 
"Sekadar mengingatkan bahwa pernah ada yurisprudensi gugatan caleg (calon anggota legislatif) Gerindra DPR RI ke Bawaslu atas nama Mirah Sumirat yang merupakan pegawai anak perusahaan BUMN," kata Hasyim.
 
Hasyim mengatakan Mirah awalnya dicoret KPU sebagai bakal caleg lantaran berstatus pegawai PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), anak perusahaan BUMN dari PT Jasa Marga. Tak terima dengan keputusan KPU, Mirah kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu.
 
Bawaslu, dalam perkara tersebut, mempertimbangkan pegawai anak perusahaan BUMN berbeda dengan pegawai BUMN. Atas dasar itu, Bawaslu mengabulkan gugatan Mirah dan memerintahkan KPU memasukan Mirah sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat VI.
 

(EKO)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif