Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. (MI/Susanto)
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. (MI/Susanto)

KPU Dinilai Keliru Menafsirkan UU Pemilu

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 29 Desember 2018 08:34
Jakarta: Advokat Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang mempertanyakan status Yusril sebagai caleg namun masih berpraktik advokat. Yusril menilai, Hasyim keliru menafsirkan Undang-undang Pemilu.
 
"Kesediaan seperti itu jelaslah baru berlaku apabila caleg tersebut nantinya terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR," kata Yusril di Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.
 
Yusril mengacu pada pernyataan Hasyim yang menyinggung aturan mengenai kesediaan bagi bakal calon anggota legislatif untuk tidak berpraktik sebagai advokat karena dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Aturan itu tertuang dalam pasal 240 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf g.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yusril menggarisbawahi bahwa frasa dalam pasal tersebut yang berbunyi '....pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan' bermakna kesediaan itu baru dimintakan apabila caleg yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPR RI.
 
"Kalau baru sekedar bakal calon dan bahkan calon, konflik kepentingan seperti itu tidak akan ada," imbuh Yusril.
 
Baca:KPU Permasalahkan Status Yusril Sebagai Pengacara OSO
 
Kasus ini berbeda apabila seorang bacaleg/caleg berprofesi sebagai prajurit TNI, PNS, pejabat negara atau pimpinan BUMN/BUMD. Menurut Pasal 240 ayat (1) dan (2) mereka diwajibkan mundur dan pengunduran dirinya effektif jika namanya sudah masuk dalam daftar calon tetap (DCT) karena memang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Namun ketentuan seperti itu, menurut Yusril, tidak berlaku bagi advokat, akuntan publik dan notaris yang penghasilannya tidak bersumber dari APBN atau APBD.
 
Yusril memperkuat argumennya dengan mengatakan frasa penutup dari Pasal 240 ayat (1) huruf l itu menyatakan advokat yang bersedia tidak akan berpraktik itu haruslah “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 
Sedangkan Undang-undang yang mengatur praktik advokat itu adalah UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 20 ayat (3) undang-undang tersebut mengatakan 'Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut'.
 
"Dengan demikian jelas bahwa advokat tidak boleh menjalankan tugas profesi advokat jika ia telah dilantik dan selama ia menjadi pejabat negara. Bakal calon termasuk pula calon anggota DPR yang namanya sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT) bukanlah pejabat negara," tegas Yusril.
 
Yusril mengaku heran dengan sikap KPU yang seolah 'menyerang' dirinya dalam sidang di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat memeriksa laporan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) tentang pelanggaran administrasi Pemilu terkait polemik pencalonan anggota DPD. Padahal saat itu dia sendiri tak hadir dalam sidang itu.
 
Menurut Yusril banyak caleg yang berasal dari kalangan advokat yang sampai saat ini tetap menjalankan profesinya namun tidak pernah dipersoalkan KPU, "KPU nampak mencari jalan agar tidak berhadapan dengan saya dalam sidang Bawaslu maupun pengadilan," tuturnya.
 
Lebih lanjut, Yusril mengaku tak masalah jika KPU mau mencoret namanya dari DCT anggota DPR. Dia menegaskan, lebih memilih berporfesi sebagai advokat ketimbang menjadi caleg.
 
"Saya lebih memilih profesi advokat agar saya bisa membela partai saya, PBB (Partai Bulan Bintang), dan membela setiap orang yang diperlakukan KPU dengan sewenang-wenang. Saya tidak silau dengan jabatan. Silahkan saja kalau KPU mau diskualifikasi saya," tandasnya
 

(LDS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif