Komisioner Bawaslu DKI, Puadi--Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.
Komisioner Bawaslu DKI, Puadi--Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Bawaslu DKI Terima 77 Laporan Dugaan Politik Uang

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Theofilus Ifan Sucipto • 16 April 2019 13:43
Jakarta: Bawaslu DKI Jakarta mengatakan telah mendapat 77 laporan dugaan politik uang. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya telah inkrah.
 
"Sampai saat ini di DKI Jakarta ada 77 laporan dugaan politik uang," kata Komisioner Bawaslu DKI, Puadi di Jakarta Utara, Selasa 16 April 2019.
 
Jumlah tersebut, kata dia, terdiri atas 27 laporan dan 50 temuan. Temuan, kata Puadi, adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengawasan aktif meliputi investigasi, penelusuran, dan pengumpulan bukti-bukti. Jika terbukti maka akan menjadi temuan.
 
Baca: 8.000 TPS di Jakarta Rawan Kecurangan
 
Pihak yang berhak melayangkan laporan politik uang harus memenuhi ketentuan Pasal 454 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka adalah warga negara Indonesia (WNI), peserta pemilu, dan pemantau pemilu. "Mereka berhak melaporkan dalam periode tujuh hari setelah kejadian," beber Puadi
 
Laporan itu pun harus memenuhi unsur kronologi, siapa pelapor dan terlapor. Bawaslu baru menindaklanjuti jika ada potensi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dalam 1x24 jam kasusnya angkat diusut kepolisian dan kejaksaan untuk diklarifikasi.
 
Dari 77 laporan, lanjutnya, sudah ada yang inkrah sebanyak lima kasus. Pelanggaran terbanyak terjadi di Jakarta Utara.
 
"Di Jakarta Utara ada dua politik uang dan satu kegiatan kampanye di tempat ibadah. Di Jakarta Pusat ada politik uang berupa kupon umroh gratis dan satu kasus di Jakarta Barat, yakni berkampanye di tempat ibadah," pungkasnya.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif