Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Foto: MI/ Rommy Pujianto
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Foto: MI/ Rommy Pujianto

Media Massa Didorong Ikut Menggelar Debat Capres

Pemilu debat capres cawapres pilpres 2019
Anggi Tondi Martaon • 22 Februari 2019 02:58
Jakarta: Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Eriko Sotarduga menilai format debat kedua Calon Presiden (Capres) 2019 sudah lebih baik. Namun, masih butuh beberapa perbaikan.
 
"Dari evaluasi yang ada sebenarnya debat bisa lebih menarik lagi pada masyarakat. Karena esensi sesungguhhnya bukan hanya pada Paslon dan tim pemenangan tapi pada masyarakat," kata Eriko di Diskusi Paska Debat Ke-2 di Upnormal Cafe, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta, Kamia, 21 Februari 2019.
 
Politikus PDIP itu pun mengusulkan agar media massa diberikan kesempatan menggelar debat serupa di luar jadwal resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan begitu, setiap kandidat mampu mengeksplorasi visi misi mereka dengan baik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Membuat acara seminggu dua kali sesuai format TV (televisi), online dan cetak silahkan saja, gali lebih jauh," ungkap dia.
 
Dia berpendapat media massa memiliki kemampuan mengemas debat dengan baik. Dengan begitu, masing-masing calon bisa mensosialisasikan program dan visi misi mereka dengan baik kepada masyarakat.
 
"Jangan terbuang waktu lima tahun rakyat memilih namun esensinya yang diharapkan tidak didapatkan," ujar dia.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbuka menerima masukan terkait pelaksanaan debat Pilpres 2019. Namun KPU meminta semua masukan itu disampaikan ke KPU sesuai mekanismenya.
 
"Kalau ada catatan proses debat. Ada keberatan silakan disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Ketua KPU, Arief Budiman.
 
Arief mengatakan tak mungkin KPU langsung menindaklanjuti semua masukan terkait debat. KPU harus mempelajari semua masukan apakah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan atau tidak.
 
Mekanisme yang sama juga berlaku kepada semua pihak yang merasa terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan debat. KPU mempersilakan dugaan pelanggaran dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 
"Kan ada Bawaslu juga di situ langsung mengawasi, hadir di dalam ruangan, kita tunggu saja hasil pemeriksaan di Bawaslu seperti apa, nanti kita lihat dulu," ujarnya.
 
KPU merencanakan lima kali debat pilpres 2019. Debat ketiga giliran calon wakil presiden yang akan beradu gagasan, visi, misi dan program di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan.
 

(BOW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif