Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Bawaslu Putuskan Anies Tak Bersalah

Pemilu pilpres 2019 Jokowi-Ma`ruf Prabowo-Sandi
Faisal Abdalla • 11 Januari 2019 20:13
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor menghentikan laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait dugaan kampanye terselubung. Anies dilaporkan lantaran mengacungkan gestur dua jari dalam acara konferensi nasional Partai Gerindra.
 
"Berdasarkan rapat kedua di Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) memutuskan, menyimpulkan, laporan yang diduga pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Irvan mengatakan unsur Pasal 282 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disangkakan pada Anies tidak terpenuhi. Sebab, menurut Bawaslu, tak ada satupun keterangan saksi, ahli, maupun bukti yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
 
Selain itu, Anies sudah mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra. Bawaslu juga menilai kegiatan Gerindra tidak tergolong kegiatan kampanye.
 
"Kegiatan itu adalah rapat internal Partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun, jadi bukan menghadiri kampanye," ujarnya.
 
Dengan demikian, kasus ini resmi dihentikan di pembahasan kedua dan tidak ditindaklanjuti prosesnya.
 
Anies sebelumnya dilaporkan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) karena mengacungkan dua jari yang merupakan simbol pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca: Anies Dilaporkan ke Bawaslu

Anies dituding melanggar Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 281 Ayat 1 UU Pemilu dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.
 
Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 
Ketiga, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?




(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi