Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang. ANT/ M Agung Rajasa.
Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang. ANT/ M Agung Rajasa.

OSO Diminta Hormati Keputusan KPU

Pemilu pileg
Faisal Abdalla • 25 Desember 2018 06:55
Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta meminta Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menilai keputusan KPU mencoret nama OSO dari daftar calon tetap anggota DPD sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Keputusan MK dari sisi konstitusi lebih tinggi, saya pikir tidak bisa melewati hal itu, sehingga keputusan KPU yang mendasarkan pada MK dibandingkan Mahkamah Agung (MA) dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lebih tepat," kata Kaka seperti dilansir dari Antara, Senin, 25 Desember 2018.
 
Baca: OSO Dipastikan Tak Masuk DCT

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kaka mengacu pada putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan itu pada pokoknya melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD.
 
Kaka juga menilai secara filosofis parpol dan institusi DPD adalah dua hal berbeda. Parpol peserta pemilu merupakan representasi pemilih, sementara DPD harus mewakili unsur kewilayahan. Dua hal itu harus tetap terpisah untuk memperkuat sistem dua kamar.
 
"Kita berharap semua memahami filosofi itu," tandasnya.
 
MK memutuskan anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Aturan ini dituangkan dalam putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018.
 
Atas dasar putusan MK, KPU lantas mencoret nama OSO yang sebelumnya sudah masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPD Pemilu 2019.
 
Tak terima namanya dicoret, OSO mengajukan gugatan ke MA dan PTUN. Hasilnya, MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD.
 
Majelis Hakim PTUN juga menelurkan putusan serupa. Hakim PTUN membatalkan SK KPU yang menganulir OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjadi pengurus partai dan meminta KPU memasukan nama OSO dalam DCT yang baru.
 
Baca: Hanura Dinilai Salah Jalur
 
KPU kemudian menindaklanjuti putusan tiga lembaga pengadilan ini dengan mengirimkan surat nomor 1492 pada 8 Desember 2018 yang menyaratkan OSO tetap harus mundur dari kepengurusan partai jika namanya ingin dimasukan ke dalam DCT anggota DPD paling lambat 21 Desember 2018.
 
Namun hingga batas akhir waktu yang ditentukan, Ketua DPD itu tidak kunjung menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus parpol sehingga KPU tidak memasukan namanya ke dalam DCT.
 
Tak terima dengan keputusan KPU, OSO mengadukan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partai Hanura bahkan mengajukan gugatan pidana terhadap Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari.
 

 


 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi