Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Foto: MI/Susanto.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Foto: MI/Susanto.

Tudingan BPN Diuji di Sidang Bawaslu Besok

Pemilu kecurangan pemilu pemilu serentak 2019
Ilham Pratama Putra • 15 Mei 2019 13:17
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar sidang dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Sidang ini terkait beberapa laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga.
 
"(Persidangan) Kamis pagi 16 Mei 2019," kata komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, saat dihubungi, Rabu 15 Mei 2019.
 
Namun, Rahmat tidak memberitahukan waktu pasti mulainya persidangan. "Masih akan ditentukan jamnya nanti," kata Rahmat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Laporan ini diajukan Direktur Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengeklaim punya bukti kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia menyebut bukti yang diambil dari berbagai sumber.
 
"Ada bukti baik yang diambil dari lapangan maupun dari berita-berita. Ada screenshot, video, foto, dan testimoni. Segala macam ada," kata Sufmi di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Mei 2019.
 
Sufmi mengatakan ASN yang diduga terlibat dukung mendukung pemilu meliputi wali kota, gubernur, dan menteri. Namun, dia enggan menyebut siapa yang dimaksud.
 
"Ya salah satunya itu (menteri). Nanti kita jelaskan di persidangan karena dilakukan terbuka, teman-teman bisa lihat," ujar dia.
 
Anggota Komisi III DPR ini bakal melaporkan kecurangan lainnya secara berkala. Ia tak mau gegabah dalam melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 itu.
 
Sementara itu, Prabowo menyatakan penolakan hasil Pemilu 2019. Hal tersebut diungkapkan karena ia menilai banyak kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahun sekali ini.
 
Baca: KPU: Curangnya di Mana?
 
"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," tegas Prabowo saat bicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada BPN menyampaikan fakta dan data kecurangan rekapitulasi suara. KPU tak ingin terus dituding menjadi kambing hitam.
 
"Menyampaikan kecurangannya di mana, locus-nya di mana, titik tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan mana, kabupaten mana, sehingga kita bisa mengambil tindakan terhadap kecurangan-kecurangan," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif