Sidang Bawaslu. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Sidang Bawaslu. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

KPU Divonis Melanggar Prosedur Pendaftaran Lembaga Survei

Pemilu pemilu serentak 2019
Kautsar Widya Prabowo • 16 Mei 2019 12:30
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar tata cara pendaftaran lembaga penghitungan cepat. Vonis ini diketok palu menanggapi laporan yang dilayangkan Badan Pemenuhan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait lembaga survei dengan hasil menyesatkan.
 
"Mengadili, satu menyatakan KPU terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi KPU, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
 
KPU diperintahkan untuk segera memperbaiki tata cara pendaftaran lembaga penghitungan cepat Pemilu 2019. Penyelenggara pemilu itu diminta mengumumkan lembaga survei yang menyesatkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga pengitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia," tambah Abhan.
 
Anggota Bawaslu Rahmat Bagdja mengatakan KPU tidak mengumumkan secara resmi pendaftaran penghitungan cepat pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden 2019. KPU juga tidak menyampaikan pembicaraan secara tertulis kepada lembaga penghitungan cepat untuk melaporkan sumber dana dan metodologi.
 
"Metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei jajak pendapat dan atau penghitungan cepat hasil pemilu," imbuh dia.
 
Baca: Kubu Prabowo Tuding Hitung Cepat Gunakan Sampel DPT Bermasalah
 
Selain itu, KPU juga tidak menyurati lembaga-lembaga penghitungan cepat untuk melaporkan sumber dana dan metodologi yang digunakan dengan waktu yang telah ditentukan. Langkah KPU bertentangan dengan ketentuan Pasal 449 ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Pasal 29 dan 30 ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.
 
Hasil rapat pleno tersebut disahkan oleh lima anggota Bawaslu. Namun, hanya ada empat anggota yang hadir pada hari ini. Ketua Bawaslu Abhan, sertanya anggotanya: Rahmat Bagdja, Fritz Edwar Siregar, dan Ratna Dewi Pettalolo.
 
Sidang dihadiri oleh pelapor Maulana Bungaran dan Sufmi Dasco Ahmad. Dari pihak terlapor, KPU diwakilkan Hendra Arifin dan Ahmad Wildan.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif